JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi serta pelaku industri perfilman di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut difokuskan pada pendalaman mekanisme distribusi dan penayangan film nasional di jaringan bioskop Indonesia. Dalam forum tersebut, Rahayu meminta pandangan komprehensif dari para pelaku industri, khususnya pengelola jaringan bioskop dan asosiasi perfilman, terkait sistem distribusi film yang saat ini berlaku. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang adil dan seimbang tanpa merugikan pihak manapun. “Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional meminta penjelasan dari asosiasi dan pengelola layar lebar mengenai mekanisme penayangan film di bioskop. Kami ingin mengetahui apakah ada kebijakan yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberpihakan negara terhadap film nasional,” ujar Rahayu. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut pendekatan ekonomi hybrid, yakni tidak sepenuhnya kapitalistik maupun sosialis. Oleh karena itu, negara dinilai perlu hadir untuk menutup celah yang tidak dapat dijangkau oleh mekanisme pasar, termasuk dalam industri perfilman nasional. Dalam konteks tersebut, Rahayu juga menyoroti peran BUMN seperti PT Produksi Film Negara (PFN) yang dapat menjadi instrumen strategis negara dalam memperkuat ekosistem perfilman, termasuk melalui rencana pengembangan jaringan bioskop guna menambah jumlah layar …
Related Posts
-
Politik
Longki Djanggola Apresiasi Pertumbuhan Kinerja Bank Maluku Malut di Tengah Persaingan Perbankan
-
Politik
Baleg DPR RI Setujui Penambahan Lima RUU dalam Revisi Prolegnas Prioritas 2026
-
Politik
Sugiat Usulkan “Bulan Pancasila” sebagai Momentum Evaluasi Ideologi Bernegara
-
Politik
TA Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh yang Belum Optimal bagi Kesejahteraan Masyarakat