JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, TA Khalid, menyoroti pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menilai bahwa meskipun dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, hasil yang dirasakan masyarakat masih belum maksimal, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana tersebut. “Hari ini kita paham sekian banyak uang sudah di Aceh, tetapi tingkat kesejahteraan belum maksimal. Kita semua berbicara tentang pengelolaan,” ujar Khalid dalam rapat kerja Baleg DPR RI bersama pemerintah terkait penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Dalam kesempatan itu, Khalid juga meminta penjelasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, terkait kendala dalam proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang dilakukan sebelum disahkan. Menurutnya, mekanisme evaluasi tersebut seharusnya mampu memastikan penggunaan dana otsus berjalan tepat sasaran. “Dana otsus yang selama ini dirancang oleh DPR Aceh sebelum disahkan menjadi RAPBA itu ada evaluasi di Kemendagri. Ini sebenarnya apa sih kendalanya sehingga dalam evaluasi itu tidak signifikan hasilnya seperti yang diharapkan,” katanya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak sepenuhnya memiliki kewenangan mandiri dalam penggunaan dana otsus karena tetap berada …
Related Posts
-
Politik
H. M. Husni Dorong Penguatan Pengawasan Pesantren untuk Tingkatkan Perlindungan Santri
-
Politik
Kamrussamad Minta Lembaga Penjamin Simpanan Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur
-
Politik
Darori Wonodipuro Minta Penetapan Kawasan Hutan Lindung Perhatikan Kondisi Masyarakat
-
Politik
Komisi XIII DPR RI Dorong Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh