BADUNG, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara. Ia menyebut subsidi energi melalui BUMN hampir mencapai Rp120 triliun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite. “Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” ujar Haryadi dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (22/2/2026). Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons melalui kebijakan jangka panjang yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Ia menilai perkembangan infrastruktur kendaraan listrik menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah, termasuk kehadiran SPKLU mobile yang menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya. Bambang menegaskan bahwa percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya mengandalkan PT PLN (Persero), tetapi perlu melibatkan sektor swasta. Ia bahkan mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan SPKLU untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. “Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh …
Related Posts
-
Politik
Longki Djanggola Apresiasi Pertumbuhan Kinerja Bank Maluku Malut di Tengah Persaingan Perbankan
-
Politik
Baleg DPR RI Setujui Penambahan Lima RUU dalam Revisi Prolegnas Prioritas 2026
-
Politik
Sugiat Usulkan “Bulan Pancasila” sebagai Momentum Evaluasi Ideologi Bernegara
-
Politik
TA Khalid Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh yang Belum Optimal bagi Kesejahteraan Masyarakat