JAKARTA, FraksiGerindra.id — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah segera membuka akses masuknya bantuan bencana dari warga Aceh di Malaysia yang saat ini tertahan akibat proses administratif. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pemerintah terkait penanganan pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dalam rapat tersebut, Dasco mempertanyakan kewenangan atas tertahannya bantuan yang saat ini berada di Port Klang, Malaysia. “Saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa, Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini,” kata Dasco. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa kewenangan berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Ia merinci bantuan tersebut meliputi minyak goreng 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir sekitar Rp50 juta, air mineral Rp672 juta, makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp1 miliar, pakaian baru 3.000 karung senilai Rp126 miliar, Al-Qur’an senilai Rp1 miliar, serta perlengkapan sanitasi. Tito menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada Ditjen Bea Cukai, namun untuk komoditas seperti minyak goreng dan gula pasir diperlukan rekomendasi dari kementerian teknis. Menanggapi hal itu, Dasco menilai pengiriman tersebut hanya bersifat satu kali dan merupakan bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh, sehingga …
Related Posts
-
Politik
BKSAP DPR RI Dorong Reformasi PBB untuk Perkuat Keadilan dan Efektivitas Global
-
Politik
Di Forum IPU Turki, BKSAP DPR RI Dorong Penguatan Implementasi Perlindungan Disabilitas
-
Politik
Baleg DPR RI Pertimbangkan Usulan Kenaikan Dana Otsus Aceh Menjadi 2,5 Persen dari DAU
-
Politik
Longki Djanggola Apresiasi Pertumbuhan Kinerja Bank Maluku Malut di Tengah Persaingan Perbankan