BANDA ACEH, FraksiGerindra.id – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menargetkan proses pembahasan hingga pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat diselesaikan pada tahun 2025. “Dengan Baleg ini, kita berdoa dan bekerja keras, optimis 2025 (revisi UUPA) ini selesai,” katanya, di Banda Aceh, Selasa (21/10/2025). Pernyataan tersebut disampaikan Bob Hasan saat menghadiri pertemuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama tokoh masyarakat dan kalangan akademisi di Aceh yang digelar di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, dalam rangka pembahasan revisi UU Pemerintahan Aceh (UUPA). “Kita tadi sudah mendengarkan dari tokoh masyarakat Aceh, akademisi, cendekiawan, termasuk tokoh agama dan sebagainya. Jadi, tujuannya adalah untuk mengeskalasi, agar RUU ini berkenan kiranya bisa satu tahun ini selesai,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa UU Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan hasil kesepakatan dari perjanjian damai MoU Helsinki, yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh. Menurutnya, UU Pemerintahan Aceh (UUPA) sudah berlaku hampir dua dekade, sehingga sudah saatnya dilakukan penyempurnaan melalui revisi. “Nah, mungkin dalam perjalanan sekaligus untuk menyempurnakan yang 20 tahun sekali ini, mungkin disinilah yang kita akan coba revisi,” ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh telah mengusulkan beberapa perubahan dalam UU Pemerintahan …
Related Posts
-
Politik
Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Bandung, Melly Goeslaw Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Baik
-
Politik
Wihadi Wiyanto Nilai Konsumsi Rumah Tangga dan UMKM Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi
-
Politik
Fasilitas Pengairan TNI Hidupkan 100 Ribu Hektare Sawah, Panen Bisa Menjadi Tiga Kali Setahun
-
Politik
Mulyadi Dorong Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi Diperpanjang hingga Palabuhanratu