LABUAN BAJO, FraksiGerindra.id — Kaposki Gerindra Komisi VIII DPR RI, H. M. Husni mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani dampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, kompleksitas dampak bencana membuat penanganan tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Husni menilai bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak terhadap infrastruktur, pelayanan publik, kondisi sosial, hingga psikologis masyarakat terdampak. Karena itu, diperlukan keterlibatan kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal tersebut disampaikan Husni saat mengikuti peninjauan Komisi VIII DPR RI ke Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (23/8/2026). “Itu sudah pasti tidak bisa ditangani oleh BNPB sendiri. Karena yang terjadi itu bukan kerusakan daripada fisik dan bukan hanya meninggal dunia, tapi di sini jalan yang rusak,” kata Husni. Menurutnya, kerusakan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan membutuhkan penanganan dari kementerian teknis agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah. Husni juga menyoroti banyaknya masyarakat yang harus mengungsi akibat bencana. Jumlah pengungsi yang jauh lebih besar dibandingkan korban jiwa, menurutnya, menunjukkan bahwa penanganan bencana juga harus menyentuh aspek sosial dan psikologis masyarakat. Ia menilai perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat yang mengalami trauma …
Related Posts
-
Politik
Cegah Karhutla Meluas, Prabowo Perintahkan Pelaku Pembakaran Ditindak
-
Politik
Imron Amin Dukung Kunjungan TNI AD, Perkuat Sinergi Pembangunan Madura
-
Politik
Esthon Foenay: Penataan Guru PPPK Bukti Prabowo Peduli Nasib Guru, Beri Ruang Fiskal Daerah
-
Politik
Gerindra Nilai RUU Migas Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Negara di Sektor Energi