MADINAH, FraksiGerindra.id — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Supriyanto, mendorong reformasi sistem asuransi kesehatan bagi jemaah haji Indonesia dengan menghadirkan skema yang lebih sederhana dan responsif terhadap kebutuhan penanganan medis di Tanah Suci. Usulan tersebut disampaikan Supriyanto dalam rapat koordinasi di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Senin (18/5/2026). Menurutnya, proses klaim asuransi reguler selama ini kerap terkendala birokrasi administrasi yang memakan waktu, sementara jemaah yang sakit membutuhkan penanganan cepat. “Apakah tidak memungkinkan, asuransi itu sifatnya untuk haji ini lebih khusus. Jadi tidak berbelit-belit administrasinya,” ujar Supriyanto. Ia kemudian mengusulkan agar skema asuransi kesehatan haji dikelola dengan pendekatan yang lebih fleksibel, menyerupai dana taktis atau cash money, sehingga biaya perawatan rumah sakit dapat langsung digunakan tanpa harus menunggu proses persetujuan yang panjang. “Asuransi tapi perlakuannya agak beda. Jadi ketika ada yang sakit, ya sudah ditolong (langsung) dari sana. Sifatnya itu lebih kepada cash money. Nanti ketika ada yang sakit, ya sudah dilontar saja uangnya dari situ,” jelasnya. Menurut Supriyanto, skema tersebut secara finansial tetap aman dan realistis karena jumlah jemaah yang membutuhkan perawatan medis relatif kecil dibanding total jemaah yang berangkat setiap tahun. Dengan mekanisme subsidi silang melalui premi atau iuran haji, kebutuhan pembiayaan kesehatan dinilai tetap …
Related Posts
-
Politik
JarNas APO Serukan Penguatan Sistem Nasional Hadapi Modus Baru Perdagangan Orang
-
Politik
Komisi XIII DPR RI Nilai Tata Kelola Bisnis Berbasis HAM Freeport Patut Dicontoh
-
Politik
Putih Sari Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Kabupaten Bekasi
-
Politik
Mariana Dorong Modernisasi Fasilitas dan Pembangunan Asrama di Balai Latihan Kerja Palangka Raya