Azis Subekti Soroti Ketidakseimbangan Anggaran dan Capaian Program Pertanahan

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). Ia menilai terdapat ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan, terutama karena dominasi anggaran masih terserap pada program dukungan manajemen dibandingkan program pelayanan pertanahan. “Dari paparan yang disampaikan, saya menemukan kejanggalan utama berupa disconnect antara anggaran dan output. Ini tercermin dari dominasi anggaran yang tidak sejalan dengan dampak yang dihasilkan,” ujar Azis. Ia menjelaskan bahwa dari total pagu efektif sebesar Rp8,94 triliun, sekitar Rp6,9 triliun atau 77 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sementara program pelayanan pertanahan hanya memperoleh Rp1,8 triliun dengan realisasi yang masih rendah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran belum menyentuh output utama seperti sertifikasi tanah, penyelesaian konflik pertanahan, dan reforma agraria. “Ini indikasi klasik yang seharusnya bisa ditemukan oleh aparat pengawasan internal atau APIP, dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Masalah seperti ini juga terjadi di banyak kementerian dan lembaga,” tegasnya. Azis juga mengkritik tingginya beban overhead birokrasi di tingkat pusat yang dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran di daerah. Ia menilai tingginya overhead menyebabkan fungsi …