Husni Dorong Sinkronisasi Data BPS agar Bantuan Pendidikan dan Sosial Tepat Sasaran

JAKARTA, FraksiGerindra.id — Kapoksi Gerindra Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan sinkronisasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos). Menurut Husni, akurasi dan keselarasan data antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah, baik di bidang pendidikan maupun perlindungan sosial, dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Hal tersebut disampaikan Husni dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Haji dan Umrah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Dalam rapat tersebut, Husni menyoroti masih adanya peserta didik di madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan yang belum memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah para peserta didik tersebut tidak tercatat dalam kelompok desil penerima manfaat yang ditetapkan oleh BPS. “Salah satu hal yang kami dapatkan di lapangan adalah bahwa untuk mendapatkan PIP dan KIP harus masuk desil 1 sampai dengan 4. Yang menentukan desil 1 sampai dengan 4 itu adalah BPS. Karena itu saya berharap Kementerian Agama melakukan kerja sama dengan BPS. Apabila ada kerja sama dengan BPS, itu akan segera …