JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan negara harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar setiap rupiah anggaran dapat dikelola secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Kamrussamad menilai pengawasan terhadap program prioritas pemerintah perlu dilakukan secara lebih rinci dan menjangkau lebih banyak titik pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, kompleksitas program yang terus berkembang harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Ia juga menyoroti peran strategis BPKP dalam mengawal optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, keberhasilan pengawasan tata kelola sumber daya alam yang selama ini dilakukan BPKP telah menunjukkan hasil yang positif dan perlu diperluas ke sektor pelayanan publik yang memiliki potensi penerimaan besar. “Saya melihat kerja BPKP dalam bidang PNBP, khususnya sumber daya alam, sudah terlihat hasilnya. Bukan …
Related Posts
-
Politik
Endang Setyawati Thohari Salurkan Ratusan Paket Beras untuk Warga Kurang Mampu di Kota Bogor
-
Politik
Sugiat Santoso Apresiasi Program Literasi Rutan Surabaya, Dorong Jadi Percontohan Nasional
-
Politik
Prabowo Ingin Perluas Peluang Kerja WNI ke Jerman hingga Sektor Teknologi Tinggi
-
Politik
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Tingkatkan Perdagangan Indonesia-Jerman