JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) sebagai langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor kelautan, khususnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan. Usulan tersebut merupakan respons atas berbagai aspirasi nelayan dan pembudidaya yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya BBL. Melati menegaskan bahwa regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi serta arah pembangunan nasional. “Permen (Peraturan Menteri) atau peraturan perundang-undangan yang tidak memihak masyarakat artinya itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD dan tidak sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Kita satu suara satu semangat artinya kalau diperlukan Panja lobster ini mari kita lakukan kita satu semangat menjalankan amanat UUD Pasal 33 ayat 3,” ujar Melati selaku inisiator audiensi Komisi IV DPR RI bersama Kelompok Pembudidaya Benih Lobster yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026). Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi dengan nelayan merupakan bagian dari interaksi rutin yang memberinya gambaran nyata kondisi di lapangan. Meski di daerah pemilihannya di Bangka Belitung belum terdapat benur, hasil kunjungan menunjukkan nelayan menghadapi tekanan serius akibat menurunnya hasil tangkapan, sehingga memaksa mereka melaut lebih jauh, …
Related Posts
-
Politik
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Minta LPSK Segera Lindungi dan Dampingi Korban Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati
-
Politik
Melly Goeslaw Tinjau Dua SPPG di Bandung, Tegaskan Pemenuhan Gizi sebagai Investasi Strategis Bangsa
-
Politik
Pastikan Ketersediaan Beras, Novita Wijayanti Tinjau Gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap : Surplus Tercapai, Swasembada Pangan Terwujud
-
Politik
Esthon Foenay Tinjau Gudang Bulog Kupang, Pastikan Stok Beras NTT Aman hingga Enam Bulan ke Depan