fraksigerindra.id, Semarang, 01 April 2026 — Kapoksi Komisi II DPR RI, Ahmad Wazir Noviadi, menegaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah harus tepat sasaran, produktif, serta mampu mendorong kemandirian fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Bank Jateng Kota Semarang dalam rangka pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Wazir Noviadi menyampaikan bahwa rencana penyaluran pinjaman kepada pemerintah kabupaten dan kota harus dilakukan secara selektif, terukur, dan berada dalam pengawasan yang ketat, terutama di tengah kondisi penyesuaian anggaran dan kebijakan efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. “Penyaluran pinjaman kepada pemerintah daerah harus dilakukan secara selektif, terukur, dan dalam pengawasan yang ketat. Jangan sampai pembiayaan daerah justru menjadi beban fiskal di kemudian hari,” ujar Ahmad Wazir Noviadi. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan daerah harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, serta sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. “Pembiayaan harus diarahkan pada sektor-sektor produktif, terutama infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi daerah, bukan untuk kegiatan yang kurang produktif,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa skema pembiayaan melalui pinjaman daerah harus mampu menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas …
Related Posts
-
Politik
Baleg DPR RI Pertimbangkan Usulan Kenaikan Dana Otsus Aceh Menjadi 2,5 Persen dari DAU
-
Politik
Longki Djanggola Apresiasi Pertumbuhan Kinerja Bank Maluku Malut di Tengah Persaingan Perbankan
-
Politik
Baleg DPR RI Setujui Penambahan Lima RUU dalam Revisi Prolegnas Prioritas 2026
-
Politik
Sugiat Usulkan “Bulan Pancasila” sebagai Momentum Evaluasi Ideologi Bernegara