SLEMAN, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan hingga berada pada level kementerian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana di Indonesia dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Hal itu disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/1/2026), dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana. Menurut Husni, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, berbagai bencana besar terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bahkan meluas hingga puluhan kabupaten. “Indonesia ini bisa dikatakan sebagai supermarket bencana. Hampir semua jenis bencana ada di negeri kita. Karena itu, penanganannya tidak bisa biasa-biasa saja,” ujarnya. Ia menilai, skala kebencanaan yang melibatkan banyak daerah secara bersamaan membutuhkan kelembagaan yang kuat dengan kewenangan penuh sebagai pemimpin utama penanganan bencana nasional. Husni menjelaskan bahwa dalam berbagai peristiwa bencana besar, banyak institusi pemerintah sebenarnya telah bergerak, mulai dari BNPB, TNI-Polri, Kementerian Kesehatan, hingga pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan kerap belum berjalan dalam satu komando yang terintegrasi. “Semua bergerak, tapi kurang sinkron. Tujuannya sama, tetapi ketika dijalankan tidak saling bertemu. …
Related Posts
-
Politik
Prabowo: MBG Hidupkan Petani, UMKM, hingga Ibu Rumah Tangga
-
Politik
Habiburokhman Minta Penanganan Adil Kasus Ayah yang Bunuh Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Pariaman
-
Politik
Rahayu Saraswati Dorong Peran Negara Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya dari Akar Masyarakat
-
Politik
Novita Wijayanti Serukan Penguatan Literasi Kebangsaan demi Menjaga Persatuan Bangsa