JAKARTA, FraksiGerindra.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Wardatul Asriah, meminta Kementerian Haji dan Umroh mendata calon jamaah haji yang terdampak banjir di Sumatera, untuk memastikan perlindungan dan kelancaran proses administratif calon jamaah haji tahun 2026. Ia mengatakan, “Jika dokumen-dokumen penting keimigrasian seperti paspor atau dokumen lainnya hilang akibat bencana tersebut, kementerian bersama pemerintah akan memberikan pelayanan kemudahan dalam penerbitan ulang. Solusi utama adalah memberikan dispensasi dan mengganti dokumen yang hilang tanpa membebani calon jamaah dengan biaya atau persyaratan administratif yang memberatkan.” ujarnya. Ia menambahkan, Pemerintah telah berkomitmen agar layanan publik tetap berjalan lancar bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk penerbitan ulang dokumen seperti paspor, KTP, atau dokumen kependudukan lain yang rusak atau hilang karena banjir. Dalam hal ini, Kementerian Haji dan Umroh diminta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Imigrasi untuk membuka posko layanan khusus membantu korban mengurus dokumen tersebut agar proses keberangkatan jamaah tidak terganggu. Kebijakan ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat yang terdampak agar bisa segera mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Langkah konkret yang diambil meliputi: Pemetaan dan pendataan secara tepat jumlah calon jamaah haji yang terdampak banjir di wilayah Sumatera, selanjutnya menfasilitasi penerbitan kembali dokumen yang hilang dengan pembebasan biaya dan persyaratan administratif …
Related Posts
-
Politik
Komisi II Paparkan Capaian Setahun, Fokus Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah
-
Politik
Unru Baso Minta Kemendag Tindaklanjuti Kenaikan Harga Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru
-
Politik
Komisi X Kawal Penguatan BRIN, Himmatul Aliyah Fokus Modernisasi Laboratorium, SDM Riset, dan Penambahan Anggaran
-
Politik
Andre Rosiade Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Banjir di Pariaman