JAKARTA, Fraksigerindra.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meminta pemerintah pusat dan Pertamina segera membentuk satuan tugas (satgas) penegakan hukum untuk menghentikan praktik mafia BBM subsidi yang menurutnya masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Direksi Pertamina, Legislator Gerindra tersebut menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM subsidi tidak akan efektif tanpa penindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan. Ia merujuk temuan lapangan terkait antrean panjang yang masih terjadi meski kuota Sumatera Barat telah naik 15% pada November 2025. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan kritik tegas “Kuota sudah naik, SAM (Sales Area Manager) sudah bekerja, bahkan 3.500 nomor polisi sudah diblokir. Tapi faktanya, antrean masih terjadi karena penegakan hukumnya tidak jalan.” Legislator Gerindra itu menjelaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih dilakukan oleh kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas ratusan liter. Ia menyebut kendaraan-kendaraan tersebut tetap dapat mengisi BBM subsidi karena petugas SPBU tidak berani menolak akibat adanya backing oknum tertentu. Dalam pernyataan tegasnya, ia menambahkan, “Ini mafia yang memakan hak rakyat banyak. Masa kita diam saja?” pungkasnya. Karena itu, Andre meminta Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam membentuk satgas …
Related Posts
-
Politik
Rokhmat Ardiyan Dorong Pertamina Perkuat Storage BBM untuk Ketahanan Energi Nasional
-
Politik
Bimantoro Wiyono Apresiasi Kesiapan Polri Amankan Nyepi dan Idul Fitri 2026
-
Politik
Endang Setyawati Dorong Penguatan Wirausaha dan Akses Permodalan Sektor Perikanan di Cianjur
-
Politik
Perang Berkecamuk di Dunia, Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional