JAKARTA, Fraksigerindra.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meminta pemerintah pusat dan Pertamina segera membentuk satuan tugas (satgas) penegakan hukum untuk menghentikan praktik mafia BBM subsidi yang menurutnya masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Direksi Pertamina, Legislator Gerindra tersebut menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM subsidi tidak akan efektif tanpa penindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan. Ia merujuk temuan lapangan terkait antrean panjang yang masih terjadi meski kuota Sumatera Barat telah naik 15% pada November 2025. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan kritik tegas “Kuota sudah naik, SAM (Sales Area Manager) sudah bekerja, bahkan 3.500 nomor polisi sudah diblokir. Tapi faktanya, antrean masih terjadi karena penegakan hukumnya tidak jalan.” Legislator Gerindra itu menjelaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi masih dilakukan oleh kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas ratusan liter. Ia menyebut kendaraan-kendaraan tersebut tetap dapat mengisi BBM subsidi karena petugas SPBU tidak berani menolak akibat adanya backing oknum tertentu. Dalam pernyataan tegasnya, ia menambahkan, “Ini mafia yang memakan hak rakyat banyak. Masa kita diam saja?” pungkasnya. Karena itu, Andre meminta Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam membentuk satgas …
Related Posts
-
Politik
Komisi XIII DPR RI Dorong Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh
-
Politik
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah: Biaya Angkut Jadi Lebih Murah, Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal
-
Politik
Andre Rosiade Apresiasi Evaluasi MBG, BGN Perkuat Audit Dapur dan Tata Kelola Program
-
Politik
Dukung Kreativitas Anak Usia Dini, Annisa Mahesa Serahkan Bantuan Marching Band untuk PAUD di Taktakan