JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra, Melati Erzaldi, mengajak pemerintah meninjau kembali izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Bangka Selatan. Ia menilai aspirasi masyarakat yang menyuarakan keberatan perlu menjadi perhatian serius. “Mayoritas masyarakat menolak keberadaan HTI ini. Aspirasi mereka harus menjadi perhatian pemerintah dengan mengkaji ulang, bahkan bila perlu mencabut izinnya melalui pemerintah provinsi,” kata Melati usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama Direktur Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC), Selasa (9/9/2025). Penolakan warga disampaikan dari sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Payung, Kecamatan Tukak Sadai, Desa Sebagin, dan Desa Bedengung. Sorotan terbesar tertuju pada PT Hutan Lestari Raya (HLR) yang memegang konsesi sekitar 31 ribu hektare lahan HTI di Bangka Selatan. Melati menuturkan, pemerintah sebelumnya pernah mengambil langkah serupa. Pada 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin PT Bangkanesia karena tidak menunjukkan progres lapangan. Ia memandang pengalaman itu dapat menjadi contoh untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Selain minim perkembangan di lapangan, ia menyebut izin HTI sering berbenturan dengan aktivitas warga yang telah lama memanfaatkan lahan untuk berkebun. “Masyarakat merasa resah karena lahan yang mereka kelola justru masuk kawasan HTI. Jika …
Melati Erzaldi Minta Pemerintah Tinjau Kembali Izin HTI di Bangka Selatan
