BANDUNG, FraksiGerindra.id – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap sistem penegakan hukum nasional, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang dinilai memiliki tingkat kerawanan kriminalitas cukup tinggi. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polda Jawa Barat mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terhubung dengan jaringan internasional, termasuk Singapura dan beberapa negara lainnya. Martin menilai keberhasilan tersebut merupakan capaian penting yang layak dijadikan tolok ukur dalam upaya memberantas TPPO di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa TPPO lintas negara bukan kasus sederhana, sebab jaringan kejahatan memanfaatkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai isu pembatasan kelahiran di negara tertentu untuk menjalankan bisnis ilegal dengan kedok perekrutan tenaga kerja. “Saya berharap semua Polda di Indonesia dapat melakukan langkah preventif-sistematis seperti yang sudah dijalankan Polda Jabar untuk memutus mata rantai perdagangan manusia yang semakin meresahkan masyarakat,” ungkap Martin dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Jumat (21/11/2025). Selain TPPO, Komisi III turut menyoroti masalah narkotika yang hingga kini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Jawa Barat. Berdasarkan data nasional, provinsi dengan kawasan industri besar seperti Jawa Barat menjadi sasaran potensial bagi …
Related Posts
-
Politik
Komisi II Paparkan Capaian Setahun, Fokus Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah
-
Politik
Unru Baso Minta Kemendag Tindaklanjuti Kenaikan Harga Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru
-
Politik
Komisi X Kawal Penguatan BRIN, Himmatul Aliyah Fokus Modernisasi Laboratorium, SDM Riset, dan Penambahan Anggaran
-
Politik
Andre Rosiade Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Banjir di Pariaman