KEMPALAN: Dalam dunia politik, berebut pengaruh dan kekuasaan adalah hal yang tak terhindarkan.
Kekuasaan, sebagai puncak dari segala permainan politik, sering kali menjadi arena pertarungan sengit antara individu, kelompok, maupun partai politik.
Para pemain politik berlomba-lomba untuk mempertahankan atau merebut posisi strategis demi mewujudkan agenda masing-masing.
Namun, di balik semua itu, ada sisi gelap yang kerap mengiringi perjalanan menuju puncak.
Politikus dengan jabatan strategis di partai politik sering kali menjadi aktor utama dalam dinamika ini.
Mereka memiliki sumber daya, baik dalam bentuk pengaruh struktural maupun dukungan finansial, yang memungkinkan mereka menjalankan taktik-taktik licik untuk memastikan dominasi politiknya tetap terjaga.
Bahkan, dukungan dari luar negeri sering kali menjadi bagian dari strategi mereka untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan.
Kekuasaan dalam politik bukan sekadar posisi atau jabatan. Lebih dari itu, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengontrol keputusan, memengaruhi kebijakan, dan mengarahkan arah perjalanan suatu bangsa.
Maka, tidak mengherankan jika perebutan kekuasaan menjadi begitu sengit.Namun, perebutan ini jarang berjalan dengan cara ideal atau adil.
Dalam banyak kasus, permainan kotor justru menjadi norma. Mulai dari manipulasi media, politik uang, hingga penggiringan opini publik melalui propaganda, semua taktik ini dirancang untuk memaksimalkan keuntungan bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
Salah satu elemen kunci dalam perebutan kekuasaan adalah dukungan finansial. Tidak ada gerakan politik yang bisa berjalan tanpa dana yang cukup.
Politikus yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar sering kali memiliki keunggulan dibandingkan lawan-lawan mereka.
Dukungan finansial ini bisa datang dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Di dalam negeri, donasi dari pengusaha besar atau kelompok tertentu sering kali menjadi alat tawar-menawar antara dunia politik dan bisnis.
Sebagai imbalannya, para pengusaha ini berharap mendapat kemudahan regulasi, proyek pemerintah, atau perlindungan atas kepentingan bisnis mereka.
Sementara itu, dukungan dari luar negeri juga bukan hal yang jarang terjadi. Beberapa negara atau organisasi internasional sering kali memiliki kepentingan strategis di negara lain, baik itu untuk memperluas pengaruh geopolitik, mengamankan sumber daya alam, atau mendukung agenda ideologis tertentu.
Dalam konteks ini, mereka dapat memberikan dukungan finansial maupun logistik kepada politikus atau partai yang dianggap sejalan dengan kepentingan mereka.
Partai politik adalah salah satu pilar utama dalam perebutan kekuasaan. Politikus yang memegang jabatan strategis di partai memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan strategi partai, termasuk bagaimana partai tersebut berkompetisi dalam pemilu atau menghadapi oposisi.
Namun, kekuasaan di dalam partai tidak selalu didapat melalui cara bersih. Persaingan internal sering kali lebih keras daripada persaingan antar partai.
Intrik, kooptasi, dan pengkhianatan menjadi biasa. Hal ini tidak hanya memengaruhi dinamika internal partai tetapi juga stabilitas politik secara keseluruhan.
Keinginan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan sering kali membuat para politikus menggunakan segala cara, termasuk yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Akibatnya, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari politik justru menjadi korban.
Penggunaan politik uang, misalnya, menciptakan sistem korup. Kebijakan yang dihasilkan bukanlah kebijakan berpihak pada rakyat, melainkan kebijakan menguntungkan mereka pemiliki uang dan pengaruh.
Sementara itu, propaganda dan manipulasi media merusak ruang publik, membuat masyarakat sulit membedakan antara fakta dan opini yang bias.
Dukungan dari luar negeri juga memiliki konsekuensi yang tidak kalah serius. Ketergantungan pada kekuatan eksternal dapat mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan, terutama jika ada tekanan dari pihak luar untuk mengakomodasi kepentingan mereka.
Meskipun perebutan kekuasaan sering kali diwarnai dengan strategi kotor, bukan berarti tidak ada harapan untuk perubahan.
Regulasi yang lebih ketat terhadap pendanaan politik diperlukan untuk memastikan bahwa sumber dana kampanye dan aktivitas politik lainnya dapat diawasi dengan baik.
Lembaga-lembaga seperti KPK atau Bawaslu harus diberdayakan untuk mencegah praktik korupsi dan pelanggaran dalam politik.
Masyarakat harus dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau manipulasi politik.
Keterlibatan masyarakat dalam proses politik, mulai dari pemilu hingga pengawasan kebijakan, dapat menjadi pengimbang kekuatan bagi para politikus yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri.
Berebut pengaruh dan kekuasaan adalah hal wajar dalam politik. Namun, ketika perebutan itu dilakukan dengan cara-cara kotor, dampaknya bisa merusak tatanan demokrasi dan mengorbankan kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menciptakan sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dalam dunia yang terus berubah, harapan akan politik lebih sehat harus tetap dijaga. Karena pada akhirnya, kekuasaan sejati adalah yang digunakan untuk melayani, bukan menindas rakyat. ()
Oleh : Bambang Eko M
