Surabaya – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan Kementerian UMKM soal tantangan memperdayakan UMKM.
Tantangan tersebut tidaklah mudah mengingat pagu anggaran kementerian baru tersebut yang hanya mencapai Rp 463 miliar pada 2025 mendatang.
Dana ini akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 298 miliar serta program UMKM dan kewirausahaan Rp 165,77 miliar.
Diakui oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), anggaran tersebut memang tergolong kecil apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang perlu mendapatkan intervensi.
“(Anggaran) Kementerian UMKM ini sangat kecil, cuma Rp 400 miliar. Padahal jumlah UMKM yang ada di Indonesia ada 67 juta unit,” kata BHS ketika dikonfirmasi di Surabaya.
Komisi VII DPR RI sebagai mitra Kementerian UMKM mengingatkan pentingnya negara untuk memberikan sentuhan kepada UMKM.
Hal ini penting mulai dari aspek permodalan hingga pemasaran.
Bantuan modal usaha, terutama diperuntukkan bagi UMKM muda yang mulai merintis usaha.
Pemberian modal usaha di antaranya bisa melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang relatif terjangkau.
“Pertama kan yang dibutuhkan UMKM itu permodalan. Apalagi UMKM yang nantinya mau didorong itu adalah usaha-usaha pemula agar menjadi wirausaha pemula. Sebab, mereka menginginkan dukungan tentu yang pertama adalah permodalan,” kata politisi berlatarbelakang pengusaha ini.
Setelah permodalan, pemerintah juga memberikan pelatihan yang menjangkau seluruh proses produksi, mulai perizinan hingga pengemasan.
“Pendampingan atau pelatihan kepada mereka penting terutama menyangkut manajemen berwirausaha. Itu penting. Berwirausaha itu penting sekali termasuk pendampingan dari sisi perizinan. Perizinan yang mereka ajukan harus cepat, mudah, dan terjangkau,” katanya.
Dengan berbagai terobosan tersebut, ia optimis pertumbuhan UMKM bisa berjalan positif.
“Termasuk, soal packaging atau pengepakan. Kemasannya harus bagus sehingga barangnya bisa tahan lama dan kualitasnya bagus,” urainya.
Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,23 triliun untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas Kementerian UMKM pada tahun 2025.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (19/11/2024), Maman menyebut pagu anggaran Kementerian UMKM pada 2025 sebesar Rp 463,85 miliar.
Dana ini akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 298 miliar serta program UMKM dan kewirausahaan Rp 165,77 miliar.
Ia mengusulkan tambahan Rp 1,23 triliun sehingga pagu anggaran Kementerian UMKM tahun 2025 menjadi Rp 1,69 triliun.
Maman menyebut anggaran Rp1,69 triliun itu nantinya bakal dialokasikan untuk Deputi Bidang Usaha Mikro sebesar Rp 299,54 miliar, Deputi Bidang Usaha Kecil Rp 167,97 miliar, Deputi Bidang Usaha Menengah Rp 141,6 miliar, dan Deputi Bidang Kewirausahaan Rp 438,31 miliar.
