KEMPALAN: Sejak Soekarno hingga saat kini Prabowo 2024 – 2029 para pemimpin di Indonesia dari masa ke masa selalu berjanji untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia .
Namun hingga saat kini kemiskinan, ketimpangan sosial serta ketidakadilan masih terus dirasakan oleh rakyat kecil didalam kehidupan sehari hari, dan tetap menjadi masalah kompleks.
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara memiliki potensi sumber daya alam besar, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan hingga pertambangan
Ironisnya distribusi hasil kekayaan alam tersebut sering kali tidak merata. Kekayaan alam lebih banyak dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu. Sementara banyak rakyat kecil yang tidak mendapatkan akses terhadap manfaat ekonomi dari hasil kekayaan alam tersebut
Perilaku korup dilingkaran oknum birokrasi masih begitu menggurita, dan menjadi bagian paling rumit diberantas, sering kali perilaku korup ini menghambat program pemerintah dalam mengentas kemiskinan.
Anggaran yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan atau infrastruktur publik kerap bocor atau disalahgunakan oleh oknum yang justru memiliki wewenang.
Selain itu akses terhadap dunia pendidikan dan kesehatan berkuaalitas masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada, menjadikan banyak masyarakat sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan bisa keluar dari kemiskinan akibat minimnya literasi pendidikan dan buruknya kesehatan mereka
Kebijakan Ekonomi selama ini belum sepenuhnya Pro-Rakyat: Masih banyak kebijakan ekonomi lebih mengutamakan dan menguntungkan para investor besar atau perusahaan besar daripada rakyat kecil.
Misalnya, kebijakan mempermudah investasi asing dan memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan besar sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan cukup bagi usaha kecil dan mikro.
Di bidang pembangunan infrastruktur masih banyak terkonsentrasi di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatra, sementara wilayah-wilayah lain masih tertinggal.
Ketimpangan infrastruktur ini menghambat akses masyarakat di daerah terpencil untuk berkembang dan mendapatkan pelayanan layak.
Begitupun dengan dinamika Politik saat ini, banyak melahirkan kebijakan-kebijakan mengorbankan kepentingan rakyat kecil demi stabilitas politik atau kompromi dengan kelompok-kelompok elite tertentu.
Program-program yang seharusnya berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif. Hanya karena ambisi kekuasaan elit politik tertentu
Munculnya fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik international juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri.
Ketika kondisi global tidak stabil, masyarakat miskin sering kali menjadi paling terdampak.
Meski pemerintah sebelumnya dari waktu ke waktu terus berupaya memperbaiki situasi ini, tapi tantangan yang dihadapi Indonesia masih sangat besar dan kompleks, terutama dalam hal mengentas kemiskinan dan ketimpangan sosial
Mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial membutuhkan kebijakan lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.
Prabowo – Gibran baru bekerja dalam hitungan hari. Dan masyarakatpun berharap serta menunggu janji politiknya,seperti yang sering kali terlontar dalam disetiap pidatonya.
Mampukah Prabowo mewujudkan janji janji politiknya dalam mengentas kemiskinan serta ketimpangan sosial di Indonesia.
Hanya waktu yang bisa menjawab. ()
Oleh: Bambang Eko Mei