Jakarta – Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, secara resmi dilantik sebagai anggota DPR-RI untuk masa bhakti 2024-2029, Senin 1 Oktober 2024.

Sekedar diketahui, sebagaimana pleno KPU Jawa Timur, Bambang Haryo memperoleh 108.940 suara di Sidoarjo, dan 81.801 suara di Surabaya.

Total perolehan untuk kedua wilayah itu yakni sebesar 190.741, dengan total perolehan suara partai sebesar 543.647 dan menjadikan pemilik sapaan akrab BHS memperoleh kursi pertama, sekaligus sebagai pemilik suara tertinggi pertama di Dapil Jatim 1.

Dengan hasil perolehan tersebut, Gerindra menjadi Partai Pemenang Pemilu di Dapil Jatim 1 dan berhasil memperoleh 2 kursi, mengalahkan PDIP dan PKB yang selama 10 tahun terakhir menjadi pemenang Pemilu.

Pemilik sapaan akrab BHS ini dalam sejumlah kesempatan, aktif turun membuat gerakan nyata di Masyarakat. Ia punya sejumlah usulan dan gagasan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah.

Terakhir, ia menyoroti mengenai Badan Pangan Nasional (Bapanas), menurutnya Bapanas harus dievaluasi Pemerintah, dan jika tidak punya progres yang jelas Bapanas perlu dibubarkan.

“Bapanas itu kan badan yang sangat teknis sekali, jadi yang ada disitu haruslah orang-orang dengan kompetensi pertanian yang kuat, yang benar-benar menguasai, tidak hanya secara teori tapi juga pengaplikasiannya di lapangan, berbasis data riil di lapangan. Dan mereka benar-benar memahami bidang pangan itu, mulai dari hulu hingga hilirnya, dari produksi hingga distribusi ke konsumennya,” kata BHS.

Alumni ITS Surabaya ini juga menyoroti tentang over demensi over load (ODOL). Ia menuturkan, bahwa untuk menuju zero odo. Pemerintah seharusnya membenahi SDM.

SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai dengan sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka. Dan itupun tidak beroperasi 24 jam, tapi hanya 8 jam saja.

“Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero Odol,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Haryo, menunjukkan bahwa Kemenhub tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup.

“Kalau tidak memiliki personil yang cukup, tidak mungkin Zero Odol bisa dilaksanakan. SDM -nya aja nggak ada kok,” ucapnya.

Jadi, katanya, jembatan timbang itu harus dibenahi terlebih dahulu, terutama sumber daya manusia dan perangkat peralatannya. “Kalau belum, ya memang sulit kalau mau menerapkan Zero Odol ini,” tandasnya.

Dari berbagai gagasan dan usulan, semoga kedepan Bambang Haryo dapat mengemban tugas sebagai wakil rakyat yang amanah sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas Pak BHS.