Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi (kiri) saat media gathering di Surabaya, Jumat (27/9) sore. (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menegaskan bahwa setiap pasangan calon (paslon) mendapat kesempatan masing-masing dua kali menggelar rapat umum atau kampanye akbar di Pilgub Jatim 2024.

Adapun mengenai jadwalnya saat ini tengah proses pengajuan dari masing-masing paslon kepada KPU Jatim sebagai lembaga penyelenggara Pilgub. 

“Selama 60 hari masa kampanye ini, silakan memilih di hari apa. Kemudian nanti kita koordinasikan dengan kepolisian. Nanti akan dituangkan dalam keputusan KPU Jawa Timur,” kata Aang Kunaifi saat acara media gathering di Surabaya, Jumat (27/9) sore.

Menurut Aang, pengaturan jadwal ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan tempat maupun waktu mengingat kontestasi Pilgub Jatim saat ini diikuti tiga paslon. Yakni paslon nomor urut 1 Luluk-Lukman, paslon nomor urut 2 Khofifah-Emil, dan paslon nomor urut 3 Risma-Gus Hans.

Koordinasi semacam itu perlu dilakukan dalam proses pengusulan jadwal oleh tim paslon. “Kalau kemudian ada di daerah yang sama, kita akan sampaikan agar jamnya dibedakan atau jarak tempatnya yang dipisah,” ujar Aang. 

Dia menjelaskan bahwa seluruh teknis sudah disampaikan kepada masing-masing paslon. Termasuk kepada  kepolisian dan Bawaslu dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Dan
semua pihak sudah berkomitmen.

Aang KPU juga menjelaskan bahwa dalam metode kampanye ada istilah pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Untuk pertemuan terbatas, massa dibatasi maksimal hanya 2.000 orang.

Sedang untuk pertemuan tatap muka, sepanjang ruangannya cukup diperbolehkan meskipun jumlah massanya lebih dari 2.000 orang. “Pengawasannya nanti di Bawaslu, apakah melanggar atau tidak,”  tegas Aang.

Pada kesempatan tersebut Aang juga menjelaskan soal pendistribusian logistik ke daerah-daerah yang sulit akses atau tidak mudah dijangkau. “Misalnya di Sumenep karena di sana ada tujuh kecamatan di kepulauan, sehingga perlu mendapatkan perhatian,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan musim hujan yang kemungkinan mulai turun pada bulan Oktober dan November, sekaligus mengantisipasi daerah-daerah yang rawan longsor. Seperti Trenggalek, Pacitan, Lumajang yang ada gunung Semeru dan lain sebagainya.

Untuk itu, dalam pendistribusian logistik pihaknya akan melakukan koordinasi dan meminta bantuan TNI maupun Polri. Baik itu dari sisi keamanan maupun kendaraan. “Sebab di daerah-daerah tertentu memang butuh kendaraan khusus yang dimiliki kawan-kawan TNI maupun Polri,” ungkapnya.

“Tapi untuk kebutuhan produksi sudah kita cicil sejak awal. Misalnya kotak suara atau bilik suara. Karena tidak harus menunggu foto pasangan calon yang ditetapkan, sehingga mulai kemarin-kemarin sudah kita produksi,” pungkas Aang. (Dwi Arifin)