JAKARTA-KEMPALAN: Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang baru-baru ini dikabarkan menerima izin usaha tambang/IUP dari pemerintah lewat rapat pleno pada 13 Juli 2024, menuai kritik dan penolakan warga dan pengurus Muhammadiyah di berbagai daerah.

Penolakan ini muncul karena adanya kekhawatiran mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang, yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sering diusung oleh organisasi tersebut.

Selain itu, independensi dan marwah Muhammadiyah dikhawatirkan rusak oleh penerimaan IUP ini.

Para penolak keputusan ini mengungkapkan bahwa aktivitas tambang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Beberapa kerusakan yang diidentifikasi meliputi pencemaran tanah dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Tambang terbuka, yang merupakan metode yang akan digunakan, diketahui menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas serta dampak jangka panjang pada kualitas tanah dan air.

Dilansir dari kanal @TempoVideoChannel, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan alasan memutuskan menerima izin tambang adalah agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Harapannya pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan berbeda dengan yang dikelola para kapital, sebab nilai – nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuh kembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.
Alasan lainnya adalah, Muhammadiyah ingin terlihat langsung dalam merespon masalah masyarakat yang timbul akibat tambang yang kerap memicu konflik. Ia juga menegaskan ormas keagamaan selama ini tidak mencari untung.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah menginginkan sidang Tanwir.

Beberapa tokoh masyarakat yang diketahui oleh kempalan.com menolak dan secara terbuka menyampaikan di sosial media adalah Dr. Dhimam Abror. Lewat kanal YouTube Tunjek Poin, beliau menyayangkan keputusan tersebut dalam bahasa Suroboyoan, “Kekayaan Muhammadiyah waduh piro (red. akeh), jumlah rumah sakit ono 500an, kampuse, sekolahane, panti asuhane. Gae opo Muhammadiyah nerimo nambang iku?” (Kekayaan Muhammadiyah sangat banyak, jumlah rumah sakit nya 500 an, kampusnya, sekolahannya. Buat apa Muhammadiyah menerima izin nambang itu?) Masih dalam percakapan di kanal YouTube nya bersama cak Djarot, Dhimam Abror menambahkan, reputasi Muhammadiyah bisa hancur akibat keputusan tersebut.

Di lain tempat dan waktu yang berbeda, mantan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus bapak Reformasi, Prof. Dr Amien Rais M.A. menyatakan himbauannya kepada PP Muhammadiyah lewat kanal YouTube Amien Rais Official, agar melaksanakan sidang Tanwir. “Saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah, sebaiknya segwra PP Muhammadiyah mengundang.. sidang Tanwir. Jadi, sidang Tanwor adalah lembaga tertinggi setelah Muktamar Muhammadiyah. Sidang Tanwir segera diselenggarakan, bisa di Jakarta, bisa di Jogja, kemudian seluruh PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) hadir, seluruh Ortum juga hadir, saya yakin, insya Alloh kalau dibawa ke sidang Tanwir, maka keputusannya pasti dicabut kembali”.
Masih menurut tokoh Muhammadiyah tersebut, tawaran memperoleh izin pengelola tambang batubara itu ibarat kail berbisa atau beracun.

Agama dibuat untuk mendukung keputusan.

Walaupun alasan agama sering digunakan untuk mendukung keputusan ini, banyak pihak menganggap bahwa argumen tersebut tidak cukup kuat untuk mengabaikan bukti ilmiah mengenai kerusakan lingkungan. Beberapa kritik juga menggarisbawahi bahwa organisasi seperti Muhammadiyah, yang awalnya berfokus pada pendidikan, sosial, dan dakwah, mungkin tidak memiliki keahlian yang memadai dalam pengelolaan tambang dan dampaknya terhadap lingkungan.

Beberapa ahli mengingatkan bahwa keterlibatan dalam bisnis tambang dapat menjadi risiko besar bagi organisasi yang tidak memiliki pengalaman atau keahlian di bidang tersebut. Potensi kerugian tidak hanya berupa dampak lingkungan dan kesehatan tetapi juga reputasi organisasi yang bisa tergerus akibat kontroversi semacam
Kemarahan dan kekecewaan publik serta warga Muhammadiyah terhadap keputusan menerima pengelolaan izin tambang tersebut bisa dilihat diberbagai tempat termasuk di sosial media. Bahkan komentar para netizen sangat pedas dan penuh kekecewaan. Dari yang awalnya salut dan bangga, sekarang menjadi murka dan kecewa.

Masyarakat sepertinya sudah banyak belajar, ada apa dan kenapa ada pemberian izin tambang dari pemerintahan yang beberapa bulan lagi akan berakhir ini kepada ormas keagamaan. (Izzat)