Surabaya (deliknews.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan, Jatim siap untuk mengendalikan inflasi dan memastikan pasokan bahan pangan dalam kondisi aman dan harganya stabil jelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 2024.
“Pada intinya kami siap menjalankan apa yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk mengendalikan inflasi yang sebagian besar dipicu dari bahan pangan, seperti beras, cabai, minyak goreng, telur ayam ras,” kata Adhy usai Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 bersama Mendagri dan Kabapanas di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Adhy menyampaikan, langkah pengendalian inflasi penting dilakukan. Sebab, berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat secara umum, terlebih menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Saat ini, Pemprov Jatim telah menjalankan sejumlah arahan yang disampaikan oleh Mendagri maupun Kapabanas RI. Seperti menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi, mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan menggelar gerakan pangan murah di 38 Kabupaten/Kota di Jatim.
“Pemprov Jatim dalam hal ini sudah menjalankan langkah-langkah yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk pengendalian inflasi di Jawa Timur, dan sampai saat ini pun upaya-upaya itu terus kami lakukan,” katanya.
Berdasarkan rilis BPS Jatim, pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,9% (c to c). Pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjutnya, juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 2,9% (y to d).
“Upaya langkah strategis dan sistematis terus diupayakan untuk mengendalikan inflasi kita,” tuturnya.
Beberapa langkah strategis dan sistematis lainnya yang diambil Pemprov Jatim untuk mengendalikan inflasi meliputi menghadapi kelangkaan pupuk, menekan kehilangan hasil pertanian, mengantisipasi dampak perubahan iklim, memperkuat sistem cadangan atau buffersock.
“Kita lakukan dengan memberikan intervensi di beberapa sektor mulai dari antisipasi kelangkaan pupuk, dampak perubahan iklim hingga penguatan buffersock,” jelasnya.
Lebih lanjut, untuk menghadapi kelangkaan pupuk, Pemprov Jatim menjalankan beberapa kebijakan seperti mendorong efisiensi pemupukan anorganik dengan menggunakan kombinasi pupuk organik dan anorganik, mengoptimalkan sumber daya lokal seperti pupuk kandang, limbah pertanian untuk pembuatan pupuk organik, melatih masyarakat membuat pupuk organik berbasis bahan baku ini situ.
“Efisiensi pupuk anorganik dengan mengombinasikan pupuk organik dan anorganik, juga optimalisasi sumber daya lokal untuk pembuatan pupuk organik,” imbuhnya.
Untuk menekan angka kehilangan hasil produksi pertanian, Pemprov Jatim mengimplementasikan praktek budidaya yang baik dan benar atau good agricultural practices, menerapkan praktek penanganan pascapanen yang baik dan benar atau good handling practices, memperkuat sistem rantai dingin atau cold chain dalam penyimpanan, dan memperkuat infrastruktur pasca panen seperti gudang penyimpanan dan cold storage sesuai kebutuhan.
“Kemudian implementasi GAP dan GHP, juga sistem penyimpanan cold chain dan cold storage-nya,” ucapnya.
Kemudian terkait antisipasi dampak perubahan iklim, Adhy menyebut langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemprov Jatim antara lain optimalisasi pengairan melalui sumur dalam, sumur renteng, sumur dangkal, irigasi tetes atau embung atau optimalisasi jaringan irigasi dan menjaga kebersihan saluran.
Selain itu juga gencar melakukan implementasi inovasi teknologi yang adaptif, menggunakan benih adaptif dan tahan banjir maupun kekeringan; menggerakkan brigade proteksi untuk antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), memanfaatkan informasi early warning system atau EWS dari BMKG sebagai langkah adaptif, serta menerapkan teknik konservasi lahan yang baik guna mencegah erosi.
“Early warning system dari BMKG juga akan menjadi acuan kita, kemudian konservasi lahan untuk mencegah erosi juga menjadi perhatian kita,” terangnya.
Sedangkan langkah strategis untuk memperkuat bufferstock, dilakukan Pemprov Jatim dengan mengoptimalkan dan menguatkan cadangan pangan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa dan di masyarakat sendiri.
Termasuk melakukan kerjasama dengan daerah surplus terdekat, pengawalan dan pengamanan terhadap standing crop yang ada untuk mengoptimalkan penggunaan input pada komoditas aneka cabai dan bawang merah.
“Lalu mendorong skema pembiayaan dengan kredit usaha rakyat (KUR), dan memperkuat sistem logistik dan distribusi komoditas strategis. Kita upayakan untuk melakukan semua langkah dengan optimal supaya tingkat inflasi kita juga semakin terkendali,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan