Sabtu, 30 November 2019 - 09:19 WIB

DPRD Kabupaten Malang

DPRD Kabupaten Malang

Ini Pembahasan DPRD Kabupaten Malang Soal Perda Ketertiban Umum

Malang – DPRD Kabupaten Malang, membahas rancangan Perda tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Ini karena, urusan wajib Pemerintah daerah yakni menjaga ketentraman masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat ( 1 ) huruf e undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah , untuk memandang perlu adanya penyusunan regulasi dalam mengkondisikan peyelenggaraan ketertiban umum.

Pengaturan dalam penyelenggaraan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi keteraturan dalam kehidupan masyarakat kabupaten malang , dari hasil pembahasan dapat kami simpulkan dalam ketentuan yang penting dalam raperda penyelenggaraan ketertiban umum , yaitu nenjamin adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan ketertiban umum di daerah demi terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah daerah tersebut , dan ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi , tertib jalan , tertib sungai dan saluran air , tertib lingkungan masyarakat , tertib fasilitas umum , tertib usaha , tertib bangunan gedung dan tata ruang , tertib penyelenggara alat peraga , tertib sosial , tertib kesehatan , tertib keramaian , hiburan dan kawasan tanpa rokok.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum sangat diperlukan guna berperan aktif dalam mencegah perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum , serta melaporkan terhadap pejabat atau petugas yang berwenang dan memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum, untuk masalah sangsi yang dikenakan apabila melanggar peraturan daerah adalah sangsi administratif ,berupa teguran , peringatan tertulis , penghentian sementara kegiatan , pembongkaran , perintah meninggalkan tempat dan penyitaan benda dan kendaraan serta pencabutan izin usahanya, adapun tindak pidana yang dikenakan apabila sangsi administratif tidak dipatuhi dan pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali yang berupa pidana kurungan 3 ( bulan ) atau denda paling banyak 50 juta rupiah.

Sementara itu untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran , wilayah kabupaten malang ini sangat luas dan perkembangan sangat pesat salah satunya di bidang transportasi darat , tata ruang kota sangat penting untuk menunjang menjadi kota metropolitan , dalam sistim tranportasi terbagi dalam tiga elemen yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal , tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut dengan ruang perparkiran , dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kedaraan bermotor akan dapat menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan berlalu lintas, di kabupaten malang memiliki wilayah yang luas dan dan memiliki potensi perparkiran yang sangat besar , dalam penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Dalam pembahasan panitia khusus dprd kabupaten malang dengan tim raperda antara lain menyepakati , ruang lingkup peraturan daerah ini antara lain , penyelenggaraan perparkiran , kawasan parkir dan tempat parkir , parkir t j u , tkp , parkir insidentil , biaya parkir , hak dan kewajiban  jasa parkir ,juru parkir , pembiayaan , pembinaan dan pengawasan serta peran serta masyarakat , penyelenggara perparkiran didaerah yaitu pemerintah daerah dan swasta , serta penyelenggara perparkiran oleh pemerintah daerah  itu sendiri  dan fasilitas pada parkir t j u.

Penyelenggara tkp oleh pemerintah daerah , penyelenggara tkp oleh swasta , parkir insidentil , pemerintah daerah berwenang menetapkan batas maksimal biaya parkir yang diselenggarakan oleh swasta sebesar empat kali besaran retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah , pengguna parkir , berhak mendapatkan ruang parkir , karcis parkir , keamanan , ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir dan pengguna parkir wajib , bayar retribusi , menunjukkan karcis parkir , mematuhi rambu parkir dan memastikan keamanan kendaraan yang sedang di parkir dengan mengunci kendaraan nya , serta tidak meninggalkan kunci kendaraan nya yang sedang di parkir dan atau surat berharga dan barang berharga lainya , pemerintah daerah menunjuk juru parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perparkiran dan sangsi dalam raperda perparkiran ini adalah sangsi administratif , dan sangsi pidana

Artikel ini telah dibaca 1192 kali

loading...
Baca Lainnya

SP Sumbawa Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Mendukung Pengesahan RUU PKS

Sumbawa – Solidaritas Perempuan (SP), Kabupaten Sumbawa NTB dengan tegas menolak RUU Omnibus Law cipta...

14 Juli 2020, 18:39 WIB

Thalib: Sejauh ini Saya Masih Setda

Gayo Lues-Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Gayo Lues, Thalib, membantah terkait isu yang selama ini beredar...

14 Juli 2020, 14:22 WIB

Inspektorat Malaka Periksa Kades Naas Terkait Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Dari Masyarakat

Malaka – Warga masyarakat Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat melaporkan dugaan penyelewengan anggaran 2018-2019 oleh...

14 Juli 2020, 01:14 WIB

Pasca Ribut Pemilik Rumah Dengan Personil Satpol PP, Camat Teluk Dalam Lakukan Mediasi

Nias Selatan, Deliknews.com – Pasca ribut antara personil Satpol PP Kabupaten Nias Selatan dengan salah...

13 Juli 2020, 21:11 WIB

Kejari Pasaman Ajak Media Laporkan Temuan Kegiatan Fiktif

Pasaman, – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman, Fitri Zulfahmi, S.H, M.H, mengajak awak media untuk...

 Fitri Zulfahmi, S.H, M.H mantan kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman. (Sumber foto: Niaga.asia)

13 Juli 2020, 17:02 WIB

Jembatan Bailey Desa Lesten Roboh Diterjang Hujan Deras

Pada Minggu 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo...

12 Juli 2020, 19:01 WIB

loading...