Rabu, 20 November 2019 - 12:41 WIB

Guna Menciptakan Transparansi dan Akutanbel Sistem Pelaporan DD dan ADD, Pemkab Blitar Gelar Bimtek Versi 2.0

Blitar.deliknews – Guna menjadikan sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akutanbel, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar gelar work shop evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0.

Work shop ini diadakan pada, Selasa (19/11/2019) kemarin di pendopo Sasana Adi Praja, Kantor Bupati Blitar, Kanigoro dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Totok Subihandono yang dihadiri oleh seluruh kepala desa dan Camat se-Kabupaten Blitar.

Dalam sambutannya, Totok mengatakan, sejak di undangkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pemerintah desa diberi kewenangan otonom untuk mengelola anggaran yang cukup besar dari APBN dan APBD.

“Untuk Dana Desa (DD) tahun 2019 Kabupaten Blitar sejumlah Rp. 185.804.655.000. Ini jauh meningkat tahun 2018 sebesar Rp. 163.105.009.000,” ungkapnya.

“Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 ini dialokasikan sebesar Rp. 128.003.897.500. Peruntukannya yakni untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan anggaran tak terduga,” sambung Totok.

Tanggung jawab mengelola dana yang cukup beaar ini mengharuskan pemerintah desa untuk peningkatan profesionalitas dalam penyelenggaraan semua urusan dan kewenangannya. Untuk itu, Sekdakab Blitar berharap dana tersebut harus dikelola dengan baik dan ditunjang dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

Tambahnya, guna menciptakan pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, maka Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

“Siskeudes ini diterapkan di Kabupaten Blitar sejak tahun 2015 secara serentak di 220 desa yang ada. Sedangkan tahun 2019 ini Siskeudes Versu 2.0,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemkab Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dindamadde) berupaya terus dengan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada operator, bendahara desa dan sekretaris desa setiap tahunnya.

“Agar Siskeudes ini benar – benar bisa di implementasikan secara optimal,” papar Sekdakab Blitar.

Terakhir, tujuan diadakan workshop ini menurut Totok untuk “meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam memahami dan memaknai arti pentingnya Siskeudes untuk penatausahaan dan pelaporan,” pungkas dia.(hms).

Artikel ini telah dibaca 423 kali

loading...
Baca Lainnya

Melek Anggaran: FITRA Jatim Selenggarakan Sekolah Politik Anggaran

SURABAYA – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menyelenggarakan sekolah politik anggaran selama...

7 Desember 2019, 15:39 WIB

Pendiri Kabar Makassar Tidak Peduli Rating

TUBAN – Exxon Mobil bekerja sama dengan Tempo Institute menggelar acara Cangkruk Mathuk di Grand...

6 Desember 2019, 20:33 WIB

Setiajit Sidak Lokasi Proyek Kilang Minyak GRR Tuban

TUBAN – Untuk memastikan proyek kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban berjalan lancar, Kepala...

6 Desember 2019, 19:13 WIB

Slogan “DJP Kuat Indonesia Maju” Jadi Pelopor Anti Korupsi

Tuban – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban memperingati hari Anti Korupsi Sedunia ( Hakorda...

6 Desember 2019, 13:05 WIB

Izin Lengkap, 8 Pengusaha Tempat Hiburan Karaoke Minta Buka Segel

Blitar – Demi kejelasan berusaha, delapan para pengelola tempat hiburan karaoke yang ada di Kota...

6 Desember 2019, 09:36 WIB

Bobol Kartu Kredit Milik Warga Asing, 18 Pemuda Diamankan Tim Siber Polda Jatim

SURABAYA – Kesigapan tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Yang berhasil menangkap belasan pemuda dalam kasus...

4 Desember 2019, 16:51 WIB

loading...