4 OPD Lingkup Pemkab Blitar, Menuju Zona Integritas WBK dan WBBM

  • Whatsapp
Bupati Blitar, Rijanto saat melaunching mobil Joss Banget Mas (Jemput Online Single Submission Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa), Selasa (10/9/2019) kemari. (foto/istimewa).

Blitar.deliknews – Ada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten Blitar RSUD Ngudi Waluyo, Dispendukcapil, Kecamatan Wlingi serta Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar untuk membangun zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal ini diungkap Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto MM, bersamaan dengan launching program inovasi perizinan, yakni “JOSS BANGET MAS”, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 kemarin di DPMPTSP Kabupaten Blitar, Jalan Veteran No.10, Kota Blitar.

Muat Lebih

Usai acara launching dia mengatakan, “predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM ini adalah predikat yang telah diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang diberikan kepada
unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik,” kata Bupati.

Sedangkan dasar hukumnya menurut Rijanto adalah Permen PANRB 20 / 2012 entang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBBM di Lingkungan K/L dan Pemda, Permen PANRB 52 / 2014
tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Blitar, Drs. Rully Wahyu P, ME mengatakan, ada 6 kreteria dalam penilaian predikat WBK dan WBBM. Yakni,

1. Manajemen Perubahan meliputi pembentukan tim ZI, dokumen rencana pembangunan ZI, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM dan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

2. Penataan Tatalaksana yakni, prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, keterbukaan
Informasi publik dan kantor pelayanan yang memadahi.

3. Penataan Manajemen SDM seperti perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis
kompetensi, enetapan kinerja
individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan sistem Informasi kepegawaian.

4. Akuntabilitas Kinerja meliputi keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.

5. Penguatan Pengawasan dalam pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyaraka serta penanganan benturan kepentingan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik dalam tingkat standar pelayanan dan budaya pelayanan
prima serta tingkat kepuasan
terhadap pelayanan.

Namun begitu, hal ini masih tahap penilaian tingkat internal oleh Inspektorat. Lalu, dilanjutkan pengajuan ke tingkat kementrian untuk dinilai dengan harapan mendapat predikat WBK dan WBBM. “Pungkas Rully. (kmf).

Pos terkait