Rabu, 14 Agustus 2019 - 12:25 WIB

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo, ditemui deliknews saat pengisian SKCK baru di kantornya, Selasa (13/8) kemarin.(foto/Bang Jun)

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo, ditemui deliknews saat pengisian SKCK baru di kantornya, Selasa (13/8) kemarin.(foto/Bang Jun)

Dana Desa Diduga Banyak Menjadi Masalah Hukum, Begini Kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar

Blitar.deliknews – Kasus hukum terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Blitar dinilai belum maksimal penanganannya.

Hal ini diungkap Wasis Kunto Atmojo, Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (13/8) kemarin kepada deliknews usai pengisian SKCK baru guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Gubenur Jawa Timur.

Banyaknya penyalahgunaan anggaran tersebut, menurut Wasis dikarenakan kurangnya pengawasan yang membuat para pemegang kebijakan tingkat desa melakukan penyimpangan penganggaran sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

“Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar yang pertama ikut merasa prihatin. Kedua, tentunya kami sangat menyayangkan instansi pengawas seperti Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun Inspektorat, tidak maksimal dalam pengawasannya, sehingga didalam pelaksanaan berpotensi penylewengan,” kata Wasis.

Ia berharap supaya lembaga pengawas yang ada betul-betul memaksimalkan fungsinya yakni, pengawasan dan mengevaluasi setiap penganggaran yang ada di desa. Sebab, uang yang dikelola desa diantaranya DD dan ADD itu cukup besar dan mencapai miliaran rupiah per tahunnya.

“Yang jadi pertanyaan kami, sejauh mana pengawasannya. Karena DD dan ADD kan turunnya bertahap. Kalau kiranya ada penyimpangan sejak awal harus diperingatkan, sehingga pencairan tahap dua dan tahap tiga dievaluasi. Bisa berhati-hati tidak sampai kena proses hukum,” ujar Anggota Komisi I DPRD ini.

Menanggapi hal ini dilansir dari faktualnews, Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Ahmad Lazim mengatakan, kalau DD ADD sifatnya memang tidak cair seketika. Sebelumnya, ada pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), lalu desa melakukan penyusunan anggaran dan pelaksanaannya juga diawasi kecamatan.

“Setelah semua rangkaian kegiatan desa dilalui, baru Inspektorat mengecek apakah kegiatan itu sesuai aturan. Inspektorat juga melakukan pembinaan preventif. Kita juga selalu meminta Kades agar kegiatan itu dilakukan baik dan benar,” terang Lazim.

Dia menjelaskan, realisasi DD atau ADD dikatakan baik, bila kegiatan desa membawa manfaat bagi masyarakat. Dikatakan benar dalam artian pertanggungjawaban kegiatan itu sesuai dengan aturan.

“Yang sering terjadi SPJ (surat pertanggungjawaban) baik, tapi tidak benar atau SPJ-nya diragukan keabsahannya. Biasanya bonek, asal ada kegiatan tapi SPJnya tidak ada,” katanya.

Pihaknya menampik kurangnya pengawasan terhadap realisasi DD atau ADD. “Jadi tidak bisa kalau mengatakan pengawasan kita kurang. Kita sudah membina agar menjaga integritas kejujuran dan kebenaran,” pungkasnya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Blitar, ada beberapa Kades atau perangkatnya diproses secara hukum, bahkan terkena OTT Polisi. Terakhir, Polres Blitar memeriksa kepala desa di Kecamatan Doko, lantaran diduga melakukan penyimpangan DD tahun 2017.

Ada juga di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, yang bendaharanya hingga kini hilang menghindari pemeriksaan, karena diduga ada penyimpangan DD dan ADD tahun 2018 dan membuat kerugian negara mencapai Rp 500 juta.(*)

Artikel ini telah dibaca 2526 kali

loading...
Baca Lainnya

Hindari Politik Uang, Bupati Blitar Ajak Deklarasi Damai

Blitar.deliknews – Terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang bakal digelar 15 Oktober 2019 mendatang...

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto. (foto/Bang Jun)

10 Oktober 2019, 18:01 WIB

Amankan Pilkades Serentak, Bupati Blitar Serahkan 2.208 Personil Satlinmas

Blitar.deliknews – Sebanyak 2.208 personil Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari 167 desa yang tersebar di...

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto. (foto/Bang Jun)

10 Oktober 2019, 16:34 WIB

Pastikan Pelaksanaan Pilkades Serentak Aman Dan Lancar, DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Diskusi Tematik

Blitar.deliknews – DPRD Kabupaten Blitar gelar ‘Rapat Diskusi Tematik’ dengan Eksekutif, Polres Kota/Kabupaten Blitar dan...

10 Oktober 2019, 11:02 WIB

Menpan Arman Kunjungi PT RMI di Blitar, 10 Pabrik Gula Tebu Harus Tuntas Dibangun

Blitar.deliknews – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengunjungi Pabrik Gula (PG) Rejoso Manis Indo (RMI) di...

10 Oktober 2019, 07:44 WIB

Polemik Pedagang Unggas Keputran PD Pasar Tak Pedulikan Hasil Hearing Dengan DPRD Surabaya

Surabaya – Polemik pemindahan pedagang unggas di pasar Keputran bergejolak lagi. Pasalnya, pihak PD Pasar...

9 Oktober 2019, 10:20 WIB

Sidang Amblesnya Jalan Gubeng, Anak Walikota Surabaya Cuma Dijadikan Saksi

Surabaya – 6 terdakwa dalam kasus amblesnya jalan gubeng akhirnya menjalani sidang perdana di PN...

7 Oktober 2019, 16:07 WIB

loading...