Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Singgung Pilkades Serentak Dan Hibah ke Bawaslu dan KPU

  • Whatsapp

Blitar.deliknews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat paripurna, dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar Terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2019. Selasa (30/07/2019) malam di ruang sidang kantor DPRD Kabupaten Blitar, Jalan Kota Baru No.10 Kanigoro Blitar.

Usai sidang, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, kali ini sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar Terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2019.

Muat Lebih

“Yang didalamnya ada penambahan dan perubahan anggaran, yakni tentang dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan ada lagi dana Kelurahan, ditambah lagi untuk dana Pilkades Serentak, serta hibah kepada KPU dan Bawaslu,” jelasnya.

“Untuk dana desa minimal 10% dari seluruh dana perimbangan, sedang untuk dana kelurahan sudah ditentukan tiap-tiap kelurahan nilainya mencapai Rp. 300 juta,” sambung Suwito.

Selain itu, ia mengatakan, ini merupakan kegiatan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2019 yang digelar secara marathon, besoknya tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Bupati.

“Lalu, diteruskan dengan agenda jawaban Bupati, ditindaklanjuti dengan rapat kerja antara Banggar dengan eksekutif. untuk itu diharapkan sebelum berakhirnya masa bakti dewan, anggaran perubahan ini sudah bisa disetujui” ujarnya.

Terakhir, menurut Suwito, ada beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan perubahan, antara lain menyangkut pilkada 2020 dan pihak KPU memulai kegiatan tahun 2019 dan terkait pilkades, yakni ada beberapa desa yang menyusul menjadi 167 desa yang melaksanakan pilkades serentak, hal tersebut secara otomatis menjadi perhatian dalam pembahasan.

“Untuk itu, saya berharap Ranperda Perubahan APBD 2019 bisa dilakukan pembahasan bersama dan dapat disepakati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Pos terkait