Sidang DPRD Kota Blitar Bersama Plt Wali Kota Blitar, Harus Habis di 2020

  • Whatsapp
Penyerahan Nota kesepakatan KUA - PPAS tahun 2020, KUPA - PPAS-P tahun anggaran 2019 perubahan kedua Propemperda Kota Blitar, Jumat (26/7/2019).

Blitar.deliknews – Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Kota Blitar, menggelar rapat paripurna terkait penandatanganan nota kesepakatan KUA, KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Blitar, Jumat (26/7/2019).

Sebelum dimulai sidang paripurna, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh hadirin yang ada diruang sidang tak terkecuali para awak media maupun beberapa akademisi yang hadir untuk mengamati jalannya persidangan.

Muat Lebih

Kemudian diketoknya palu sebanyak tiga kali, bertanda dimulainya sidang paripurna dilanjutkan dengan pembacaan kesepakatan dan perubahan anggaran yang telah disepakati anggota DPRD dan dibacakan oleh pimpinan sidang, lalu diadakan penandatanganan.

Menurut Plt Wali Kota Blitar Santoso, sebelumnya diadakan rapat Pansus I yang membahas tentang penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020

Lalu, Pansus II tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2019 serta perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar

“Telah disepakati bersama dan akan dipakai sebagai dasar menetapkan perencanaan program pembentukan peraturan daerah  (Propemperda),” ucap Santoso usai menghadiri sidang paripurna.

Santoso menambahkan, penandatanganan nota kesepakatan sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

“Nota kesepakatan ini merupakan bagian maupun titik temu antara siklus pe­rencananan dengan siklus penganggaran. Kesepakan antara eksekutif dan legislatif merupakan bentuk komitmen bersama,” jelasnya.

Selain itu, terkait dengan anggran yang melekat pada proyek gagal lelang, pihaknya mendapat teguran baik dari rapat Pansus maupun Fraksi untuk meningkatkan penyerapan dan di tahun 2020 semua harus bisa terselesaikan.

Lebih lanjut, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2018 sebesar 211 milyard, Santoso mengatakan sudah dibagi habis untuk proyek skala prioritas yang terbagi pada setiap dinas/OPD melalui badan anggaran.

“Tetap mengedepankan skala prioritas yang mengacu pada RPJMD, tidak asal habis,” tandasnya.(hms)

Pos terkait