Jumat, 26 Juli 2019 - 20:49 WIB

Penyerahan Nota kesepakatan KUA - PPAS tahun 2020, KUPA - PPAS-P tahun anggaran 2019 perubahan kedua Propemperda Kota Blitar, Jumat (26/7/2019).

Penyerahan Nota kesepakatan KUA - PPAS tahun 2020, KUPA - PPAS-P tahun anggaran 2019 perubahan kedua Propemperda Kota Blitar, Jumat (26/7/2019).

Sidang DPRD Kota Blitar Bersama Plt Wali Kota Blitar, Harus Habis di 2020

Blitar.deliknews – Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Kota Blitar, menggelar rapat paripurna terkait penandatanganan nota kesepakatan KUA, KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Blitar, Jumat (26/7/2019).

Sebelum dimulai sidang paripurna, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh hadirin yang ada diruang sidang tak terkecuali para awak media maupun beberapa akademisi yang hadir untuk mengamati jalannya persidangan.

Kemudian diketoknya palu sebanyak tiga kali, bertanda dimulainya sidang paripurna dilanjutkan dengan pembacaan kesepakatan dan perubahan anggaran yang telah disepakati anggota DPRD dan dibacakan oleh pimpinan sidang, lalu diadakan penandatanganan.

Menurut Plt Wali Kota Blitar Santoso, sebelumnya diadakan rapat Pansus I yang membahas tentang penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020

Lalu, Pansus II tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2019 serta perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar

“Telah disepakati bersama dan akan dipakai sebagai dasar menetapkan perencanaan program pembentukan peraturan daerah  (Propemperda),” ucap Santoso usai menghadiri sidang paripurna.

Santoso menambahkan, penandatanganan nota kesepakatan sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

“Nota kesepakatan ini merupakan bagian maupun titik temu antara siklus pe­rencananan dengan siklus penganggaran. Kesepakan antara eksekutif dan legislatif merupakan bentuk komitmen bersama,” jelasnya.

Selain itu, terkait dengan anggran yang melekat pada proyek gagal lelang, pihaknya mendapat teguran baik dari rapat Pansus maupun Fraksi untuk meningkatkan penyerapan dan di tahun 2020 semua harus bisa terselesaikan.

Lebih lanjut, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2018 sebesar 211 milyard, Santoso mengatakan sudah dibagi habis untuk proyek skala prioritas yang terbagi pada setiap dinas/OPD melalui badan anggaran.

“Tetap mengedepankan skala prioritas yang mengacu pada RPJMD, tidak asal habis,” tandasnya.(hms)

Artikel ini telah dibaca 4361 kali

loading...
Baca Lainnya

Tipu Nasabah, Kakak Beradik Jadi Pesakitan

SURABAYA – Dua bersaudara yaitu Anggraini Puspitasari dan Arieke Iswanti, akhirnya menjadi pesakitan di PN...

21 Oktober 2019, 19:26 WIB

Penyidik Polres Sampang Dilaporkan Ke Propam. Terkait Kasus Penyerangan Dan Pengerusakan Kantor Media

Surabaya – Merasa kecewa dengan kinerja penyidik Reskrim Polres Sampang, akhirnya kepala wilayah media Jawapes...

20 Oktober 2019, 18:16 WIB

Permudah Layanan Paspor , Kantor Imigrasi Buka ULP Di BG Juntion

SURABAYA – Warga Surabaya kini benar benar dimanjakan oleh Imigrasi. Saat ini masyarakat yang akan...

16 Oktober 2019, 15:20 WIB

Maraknya Judi Stasiun Wonokromo, KAI Berjanji Akan Lakukan Gebrakan Selama 1 Bulan

Surabaya – Stasiun Wonokromo nampaknya menjadi surga para pejudi dan pelaku prostitusi kelas teri. Setiap...

15 Oktober 2019, 07:57 WIB

Simpan Sabu Pemuda Donowati Dituntut 6 Tahun Penjara

SURABAYA – Eko Siswanto alias Ajis (35) terdakwa narkoba asal Donowati,IV Surabaya akhirnya dituntut 6...

15 Oktober 2019, 00:37 WIB

Simpan Narkoba Di Dalam Bra, Gadis Asal Lamongan Jadi Terdakwa, Diancam 12 Tahun Penjara

SURABAYA – Hanya karena menyimpan sabu sabuvfalam bra gadis mungil asal Lamongan Novita Yulia Ningsih...

15 Oktober 2019, 00:18 WIB

loading...