Jumat, 19 Juli 2019 - 08:59 WIB

Pasien BPJS Kesehatan bersama Staf Pelayanan RS Ngudi Waluyo Wlingi/Blitar saat melakukan pengambilan resep. Jumat (19/7/2019) foto by Bang Jun.

Pasien BPJS Kesehatan bersama Staf Pelayanan RS Ngudi Waluyo Wlingi/Blitar saat melakukan pengambilan resep. Jumat (19/7/2019) foto by Bang Jun.

Defisit BPJS Kesehatan, Tidak Pengaruhi Klaim dan Penurunan Kelas RSUD Ngudi Waluyo Blitar

Blitar.deliknews – Walapun adanya defisit anggaran yang dialami pada BPJS Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Blitar tidak terkena imbasnya. Artinya pemberlakuan klaim serta kelas tetap seperti semula.

Hal itu disampaikan Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar, dr. Endah Woro Utami, Jumat (19/7/2019) saat ditemui deliknews di ruang kerjanya.

“Pemangkasan biaya klaim sebenarnya tidak harus terjadi, selama Rumah Sakit (RS) tersebut telah memenuhi ketentuan persyatatan proses klaim,” kata Woro.

Ia juga mengatakan, kalau pihaknya
selama ini tidak mengalami kesulitan jika melakukan pengeklaiman ke pihak BPJS Kesehatan dan berapapun jumlahnya.

“Jumlah klaim tergantung bagaimana RS melakukan penyelesaian persyaratan dan kecepatan sesuai dengan pelayanan yang dilakukan,” imbuh Direktur RSUD Ngudi Waluyo yang baru sebulan dilantik itu.

RS Ngudi Waluyo Wlingi merupakan rumah sakit kelas B Pendidikan, dimana lembaga ini merupakan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kabupaten Blitar.

Sedangkan adanya defisit BPJS Kesehatan itu tidak berpengaruh pada penurunan kelas rumah sakit Ngudi Waluyo itu sendiri.

“Kelas RS menjadi salah satu dasar jumlah klaim per kasus yang ada. Sedangkan Penentuan kelas RS menjadi kewenangan Kementrian Kesehatan,” tutur woro

Woro menambahkan, untuk penentuan kelas itu juga dilihat dari seberapa jauh sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit itu untuk memenuhi persyaratan penentuan kelas.

Disamping itu, juga dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi dokter, perawat, administratur, begitu juga jenis pelayanan.

“Proses verifikasi kelas RS bukan menjadi keputusan pihak BPJS. Jadi, RS harus berjuang bagaimana memenuhi persyaratan kelas RS, dari segi SDM, Sarana prasarana dan jenis pelayanan,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 413 kali

loading...
Baca Lainnya

Melek Anggaran: FITRA Jatim Selenggarakan Sekolah Politik Anggaran

SURABAYA – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menyelenggarakan sekolah politik anggaran selama...

7 Desember 2019, 15:39 WIB

Pendiri Kabar Makassar Tidak Peduli Rating

TUBAN – Exxon Mobil bekerja sama dengan Tempo Institute menggelar acara Cangkruk Mathuk di Grand...

6 Desember 2019, 20:33 WIB

Setiajit Sidak Lokasi Proyek Kilang Minyak GRR Tuban

TUBAN – Untuk memastikan proyek kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban berjalan lancar, Kepala...

6 Desember 2019, 19:13 WIB

Slogan “DJP Kuat Indonesia Maju” Jadi Pelopor Anti Korupsi

Tuban – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban memperingati hari Anti Korupsi Sedunia ( Hakorda...

6 Desember 2019, 13:05 WIB

Izin Lengkap, 8 Pengusaha Tempat Hiburan Karaoke Minta Buka Segel

Blitar – Demi kejelasan berusaha, delapan para pengelola tempat hiburan karaoke yang ada di Kota...

6 Desember 2019, 09:36 WIB

Bobol Kartu Kredit Milik Warga Asing, 18 Pemuda Diamankan Tim Siber Polda Jatim

SURABAYA – Kesigapan tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Yang berhasil menangkap belasan pemuda dalam kasus...

4 Desember 2019, 16:51 WIB

loading...