Kamis, 18 Juli 2019 - 21:04 WIB

Terkait Penambangan Ilegal di Kaliputih Blitar, Gubenur Jatim Turun Tangan

Blitar.deliknews – Konflik Warga Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan penambang ilegal di wilayah aliran Sungai Kaliputih, membuat Gubenur Khofifah Indar Parawansa turun tangan.

Yang mana struktur bangunan penyangga pipa sarana air bersih untuk mencukupi kebutuhan warga setempat sebanyak 4000 lebih Kepala Keluarga (KK) rusak yang diakibatkan penambangan yang tidak mengantongi ijin Rekomendasi Teknis (Rekomtek).

Adapun tindak lanjut Gubenur Jawa Timur atas aduan masyarakat yang diteruskan oleh Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto MM, maka digelarnya Rapat Koordinasi Dengan Tim Pertambangan Provinsi Jawa Timur Terkait Dengan Pertambangan Ilegal di Wilayah Kabupaten Blitar, Kamis (18/7/2019) di ruang rapat Candi Simping, Kantor Bupati Blitar di Kanigoro.

Rapat ini dihadiri oleh Tim Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan PU SDA Surabaya, sedangkan dari Tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar diwakili oleh Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Lingungan Hidup serta dihadiri Muspika Garum dan Gandusari dan juga perwakilan Polres Kota/Kabupaten.

Menurut Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur, Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan guna menyelasaikan persoalan ini, dengan bekerjasama berbagai pihak terkait seperti TNI/Polri, Tokoh Masyarakat serta Pemerintah Daerah. Selain itu, pihanya juga akan membantu untuk memfasilitasi mengenai perijanan yang selama ini dianggap sulit.

“Dari hasil pantauan dilapangan selama dua hari ini, kita sudah melakukan koordinasi dengan para koordinator penambang, yang pada intinya para penambang tersebut siap membantu antisipasi penanggulangan yang sifatnya sementara, dengan memasang tanggul – tanggul yang terbuat dari karung plastik yang berisi pasir dan batu untuk menanggulangi degradasi bibir sungai agar tidak lebih luas kerusakanya,” ungkapnya.

“Setelah adanya titik -titik moratorium yang telah ditentukan, bagi penambang harus membuat pakta intregritas yang harus disepakati dan dijaga komitmenya untuk tidak mengalirkan arus sungai ke bibir sungai. Dimana impact arus sungai ini akan membahayakan tebing – tebing sungai dan mengakibatkan longsor yang lebih luas,” sambung Budi.

Disoal terkait dengan kegiatan penambangan ilegal tersebut, apakah masih bisa berjalan/diperbolehkan melakukan penambangan, Budi menuturkan, “Ini sesuatu yang masif, untuk itu kita harus melihat impact sosialnya, karena disana berurusan dengan perut. Langkah – langkah yang akan kita ambil, nanti kita juga akan koordinasi internal Jawa Timur untuk diadakan normalisasi sungai,” tandasnya.

Sementara, pihak pemilik jawatan yaitu BBWS Brantas Surabaya melalui Kabid Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Yansen Pabisa mengatakan, “Kami akan konsen di sungainya. Dimana menurut PP no 3 tahun 2011 Tentang Sungai, Pemerintah Pusat kewenanganya dalam hal ini melalui BBWS Brantas Surabaya. Tugas kami adalah untuk menstabilkan arus sungai, namun apabila ada ketidaksatabilan yang disebabkan oleh penambangan kami juga tidak berdaya. Oleh karena itu, ini sebuah tanggungjawab bersama stakeholder yang terkait,” tuturnya.

Artikel ini telah dibaca 402 kali

loading...
Baca Lainnya

Melek Anggaran: FITRA Jatim Selenggarakan Sekolah Politik Anggaran

SURABAYA – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menyelenggarakan sekolah politik anggaran selama...

7 Desember 2019, 15:39 WIB

Pendiri Kabar Makassar Tidak Peduli Rating

TUBAN – Exxon Mobil bekerja sama dengan Tempo Institute menggelar acara Cangkruk Mathuk di Grand...

6 Desember 2019, 20:33 WIB

Setiajit Sidak Lokasi Proyek Kilang Minyak GRR Tuban

TUBAN – Untuk memastikan proyek kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban berjalan lancar, Kepala...

6 Desember 2019, 19:13 WIB

Slogan “DJP Kuat Indonesia Maju” Jadi Pelopor Anti Korupsi

Tuban – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban memperingati hari Anti Korupsi Sedunia ( Hakorda...

6 Desember 2019, 13:05 WIB

Izin Lengkap, 8 Pengusaha Tempat Hiburan Karaoke Minta Buka Segel

Blitar – Demi kejelasan berusaha, delapan para pengelola tempat hiburan karaoke yang ada di Kota...

6 Desember 2019, 09:36 WIB

Bobol Kartu Kredit Milik Warga Asing, 18 Pemuda Diamankan Tim Siber Polda Jatim

SURABAYA – Kesigapan tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Yang berhasil menangkap belasan pemuda dalam kasus...

4 Desember 2019, 16:51 WIB

loading...