Jawa Timur

Sabtu, 6 Juli 2019 - 14:40 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Kawasan lereng Gunung Kelud, Blitar

Kawasan lereng Gunung Kelud, Blitar

Diduga Akibat Penambangan Ilegal, Warga Adukan Ke Gubenur

Blitar.deliknews – Diduga akibat penambangan ilegal kawasan kaliputih, lereng Gunung Kelud yang tidak patuhi teknis penambangan, penyangga pipa air bersih yang digunakan oleh warga Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, ambrol diterjang banjir bandang.

Diketahui, pipa tersebut merupakan pipa yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga yang ada dibawahnya. Akibatnya, 4000 kepala keluarga terancam kekurangan air.

Menurut Sumiadi selaku Kepala Desa setempat, pihaknya sudah mengirimkan surat pengaduan kepada Bupati Blitar untuk segera ditanganinya.

“Kami sudah mengirim surat kepada bupati untuk segera ditangani. Pasalnya ini menyangkut kebutuhan hidup sehari – sehari,” unkapnya, Sabtu (6/7/2019) via media washapp.

“Sampai saat kondisi di lapangan sudah ditangani warga bersama – sama para penambang yang sifatnya hanya sementara/darurat. Namun untuk kontruksinya masih menunggu tindak lanjut dari Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, apakah itu nanti bisa dikategorikan bencana atau unsur lain kami tidak tahu,” sambung Sumiadi

Sementara, Kabag Penindakan Satpol PP Kabupaten Blitar, Ruslan, saat dimintai keterangan terkait kejadian ambrolnya penyangga pipa air bersih bantuan dari Bank Dunia itu mengatakan, “sudah kita monitoring di lapangan sejauh mana kerusakanya, dan juga sudah kita laporkan Bupati untuk diteruskan ke Gubenur Jawa Timur,” kata Ruslan, Sabtu (6/7/2019) via seluler.

Dimintai tanggapan terakit hal tersebut, Kapala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Krisna Triatmanto mengatakan, “Harus segera dilakukan penanggulangan dengan upaya perbaikan pipa air bersih atau pergeseran pipa ke posisi yang lebih aman serta perlu disiapkan kemungkinan bantuan suplay air bersih untuk masyarakat terdampak,” tuturnya, Sabtu (6/7/2019) via seluler juga.

“Untuk selanjutnya perlu terus diberikan bimbingan teknis bagi penambang agar kegiatannya bisa legal dan tidak merusak lingkungan. Dengan kejadian tersebut juga perlu segera dilaporkan kepada pihak – pihak yang memiliki kewenangan terhadap sungai yakni, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan usaha pertambangan (ESDM),” pungkas Krisna.(jun)

Artikel ini telah dibaca 134 kali

Baca Lainnya
loading…