4000 KK Bakal Tak Dapat Air Bersih, Akibat Penambang Ilegal Kali Putih Lereng Gunung Kelud

  • Whatsapp
Lokasi tambang ilegal di Kali Putih lereng Gunung Kelud, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Foto by Bang Jun

Blitar.deliknews – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur menyidak lokasi penambangan pasir di aliran lahar dingin Kali Putih Gunung Kelud, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Rabu (3/7/2019).

Dari hasil pantauan dilapangan, impeksi mendadak (Sidak) ini dilakukan atas dasar adanya aduan dari masyarakat (Dumas) terkait pipa air bersih yang melintas disepanjang lokasi penambang pasir Kali Putih tergerus. Akibatnya, ada beberapa bagian posisi pipa yang menggantung dan ada juga yang bocor.

Muat Lebih

Diterangkan juga oleh kepala desa setempat, bahwa pipa tersebut merupakan program bantuan dari Bank Dunia tahun 2004, dalam program Water and Sanitation for Low Income Communiti (WSLIC) atau Proyek Air Bersih dan Sanitasi Untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah. Dimana aliran pipa tersebut untuk mencukupi 4000 Kepala Keluarga (KK) yang berada dibawahnya.

“Berdasarkan laporan Masyarakat beserta pemerintahan desa setempat, terkait pipa dari bank dunia tersebut mengalami degradasi akibat impact (red, dampak) Penambang ilegal. Lalu Kami Satpol PP Provinsi Jawa Timur melakukan tinjauan kelapangan, guna mengantisipasi kerusakan lebih jauh,” terang Budi Santoso, selaku Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur, Budi Santoso bersama tim, saat sidak di Kali Putih lereng Gunung Kelud, Rabu (3/7/2019) foto by Bang Jun

Dari hasil peninjauan ini, Budi berharap Pemerintah Desa Sumberagung bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar untuk segera mengajukan proposal pengaduan melalui Bupati Blitar yang ditujukan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Provinsi Jawa Timur dan diteruskan ke pusat untuk penanganannya.

“Seperti kita lihat, disini ada ratusan penambang ilegal yang bertebaran di Kali Putih Gunung Kelud. Satpol PP Provinsi akan mencoba berkoordinasi dengan para penambang untuk tidak menambang atau mengarahkan aliran air disekitar area pipa yang kritis ini,” tutur Kasat.

Terkait dengan masalah penambang ilegal itu sendiri, Budi menuturkan, tentunya harus ada pembinaan. Pihaknya akan mendampingi proses masalah perijinan jika diperlukan. Namun begitu, aspek lingkungan dan sosial harus dilihat juga. Apakah nanti berdampak rusaknya lingkungan atau justru menjadikan gejolak di masyarakat akibat jalan – jalan yang dilalui truck pengangkut tambang menjadi rusak.

“Walaupun kami bertugas selaku penegakan Perda, tentunya tidak serta merta menghentikannya, Akan kita coba secara persuasif guna membantu proses perijinanya,” ujar Budi.

Ada hal yang lebih penting menurutnya, pengalihan image agar beralih profesi sebagai penambang dengan membina untuk berusaha lain/baru itu malah justru lebih tepat. “Yakni, dengan mengadakan pelatihan – pelatiahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa tumbuh usaha baru, guna masyarakat sekitar tidak cenderung
Untuk menambang,” punkasnya.(jun).

Pos terkait