Jawa Timur

Jumat, 21 Juni 2019 - 00:03 WIB

4 minggu yang lalu

logo

Pemkab Blitar Berikan Perlindungan Sosial Kepada Pegawai Non ASN Melalui BPJS Ketenagakerjaan

Blitar.deliknews – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Blitar, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengadakan sosialisasi pelaksanaan pendaftaran pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Blitar di Kantor Bupati, Kanigoro, Kamis (20/6/2019).

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Arie Fianto, saat diwawancarai deliknews.com mengatakan, bahwa kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai Pemerintah Non ASN di Lingkungan Pemkab Blitar ini sangatlah penting. Sehingga diharapkan melalui sosialisasi ini dapat rumusan jalan terbaik untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN.

“Hari ini kita memiliki agenda yang cukup luar biasa yang merupakan suatu perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar untuk bisa memberikan proteksi atau perlindungan pegawai Non ASN ini selama ini belum terlindungi dala melakukan aktivitas,” kata Arie.

“Yang jelas, didalam sosialisasi ini memberikan penjelasan secara teknis terkait sistem ataupun tata cara melakukan pembayaran iurannya akan seperti apa, mengingat program ini sudah cukup lama yang dipersiapkan oleh pemerintah dan implementasinya sekarang,” sambungnya.

Arie juga memaparkan, di dalam jaminan sosial ketenagakerjaan ada empat, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Namun untuk kategori jaminan sosial Non ASN hanya pada 2 program. Yaitu jaminan kecelakaan dan jaminan kematian.

Jelasnya, jaminan kecelakaan kerja itu ruang lingkupnya meliputi, mulai pegawai Non ASN berangkat menuju tempat bekerja, ditempat kerja, sampai pulang menuju rumah.

“Untuk biaya klaim jamianan kecelakaan kerja Unlimit (tidak ada batasan) semua biaya perawatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan cara klaimnya sangat mudah. Dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Nomor Induk Keluarga (NIK) secara otomatis perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melekat,” ujar kepala Cabang BPJS Blitar itu.

Sedangkan didalam jaminan kecelakaan kerja itu sendiri, Arie menuturkan ada jaminan kematian. Baik kematian dalam hubungan sewaktu bekerja, maupun tidak ada hubungannya. Yang jumlah klaimnya berdasarkan standart Upah Minimum Kabupaten (UMK) dikalikan 48 bulan gaji.

“Dan semoga ini bisa memberikan timbal balik kepada para pegawai Non ASN, untu lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya,” tandas Arie.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Blitar, Haris Susianto menerangkan, pihaknya siap memfasilitasi dan mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka pemberian proteksi keselamatan kerja bagi tenaga Non ASN di lingkungan Pemkab Blitar.

“Tentunya kami selalu siap melaksanakan dengan baik apa yang menjadi program pemerintah, khusunya jaminan kerja untuk non ASN. Kita akan membantu membackup apa yang diharapkan oleh Non ASN kita. Itu akan terus kita kawal sehingga pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan kerja itu benar-benar berjalan dengan baik,” pungkas Haris.(kmf)

Artikel ini telah dibaca 112 kali

Baca Lainnya
loading…