Jumat, 24 Mei 2019 - 19:39 WIB

Di Akhir Jabatan, DPRD Kabupaten Blitar Pastikan Ranperda Selesai Tepat Waktu

Blitar.deliknews – Tinggal tiga bulan lagi masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2014 – 2019 berakhir. Meski demikian, pihaknya masih berupaya menyelesaikan pembahasan Ranperda usulan Eksekutif bisa selesai tepat waktu.

“Dimana pembentukan perda merupakan salah satu fungsi bagi DPRD Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah,” ujar Heri Romadhon selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, saat jumpa pers di kantornya, Jumat (24/5/2019) sore.

“Hal ini sesuai juga dengan pasal 149 dan pasal 150, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa. Sehingga fungsi legeslatif untuk membentuk perda merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legeslatif daerah,” sambung Heri.

Seperti diketahui, dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar, Senin (20/5) empat hari yang lalu, Bupati Blitar baru saja mengajukan 4 Ranperda untuk dilakukan pembahasan dan diharapkan diakhir Agustus 2019, Ranperda tersebut harus sudah ditetapkan bersama antara DPRD dan Bupati Blitar.

Seperti diberitakan deliknews.com beberpa hari yang lalu, keempat Ranperda yang diusulkan Eksekutif yaitu satu, pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketiga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah dan yang terakhir, keempat Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum Daerah.

Menurut Heri, dengan dibahasnya empat Ranperda tersebut, tahun 2019 ini, DPRD Kabupaten Blitar telah melakukan pembahasan sebanyak 12 Ranperda. Meliputi, 4 Ranperda yang masih dalam pembahsan dan 8 Ranperda telah menjadi Perda.

Selain Perda Non Anggaran, sampai akhir jabatan akan dilakukan pembahasan lagi 2 Ranperda Bidang Anggaran sebagai amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan dan UU No.1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

“Kedua Ranperda itu, satu, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2019,” pungkas Heri.(*)

Artikel ini telah dibaca 4357 kali

loading...
Baca Lainnya

Tipu Nasabah, Kakak Beradik Jadi Pesakitan

SURABAYA – Dua bersaudara yaitu Anggraini Puspitasari dan Arieke Iswanti, akhirnya menjadi pesakitan di PN...

21 Oktober 2019, 19:26 WIB

Penyidik Polres Sampang Dilaporkan Ke Propam. Terkait Kasus Penyerangan Dan Pengerusakan Kantor Media

Surabaya – Merasa kecewa dengan kinerja penyidik Reskrim Polres Sampang, akhirnya kepala wilayah media Jawapes...

20 Oktober 2019, 18:16 WIB

Permudah Layanan Paspor , Kantor Imigrasi Buka ULP Di BG Juntion

SURABAYA – Warga Surabaya kini benar benar dimanjakan oleh Imigrasi. Saat ini masyarakat yang akan...

16 Oktober 2019, 15:20 WIB

Maraknya Judi Stasiun Wonokromo, KAI Berjanji Akan Lakukan Gebrakan Selama 1 Bulan

Surabaya – Stasiun Wonokromo nampaknya menjadi surga para pejudi dan pelaku prostitusi kelas teri. Setiap...

15 Oktober 2019, 07:57 WIB

Simpan Sabu Pemuda Donowati Dituntut 6 Tahun Penjara

SURABAYA – Eko Siswanto alias Ajis (35) terdakwa narkoba asal Donowati,IV Surabaya akhirnya dituntut 6...

15 Oktober 2019, 00:37 WIB

Simpan Narkoba Di Dalam Bra, Gadis Asal Lamongan Jadi Terdakwa, Diancam 12 Tahun Penjara

SURABAYA – Hanya karena menyimpan sabu sabuvfalam bra gadis mungil asal Lamongan Novita Yulia Ningsih...

15 Oktober 2019, 00:18 WIB

loading...