Jawa Timur

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Lawan Kriminalisasi Aktivis Antikorupsi

Tulungagung – Korupsi merupakan kata yang tidak asing lagi didengar oleh telinga masyarakat Indonesia. Pengertian korupsi sendiri menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kata korupsi sepertinya sudah mulai melekat dalam semua sistem, menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari dan bahkan lebih parah lagi banyak masyarakat yang sudah menganggap korupsi sebagai suatu hal yang lazim dan tidak melawan hukum. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tergugah hatinya, dan bahkan tidak peduli terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi beserta dampaknya.

Sebagian masyarakat lain, banyak yang tidak sadar bahwa disekeliling nya banyak dampak-dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Seperti dikota Tulungagung, Jawa Timur yang kental dengan slogan “adem ayem tentrem lan tinoto” pun sepertinya sudah terjangkit virus-virus ‘lumrah’ sehingga tidak terlalu peduli dengan tindak pidana korupsi yang sudah sangat merajalela.

Demikian Media-media yang ada di Tulungagung, seperti sepi dari pemberitaan yang bersinggungan dengan kata ‘korupsi’. Belum lama ini, bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Menurut keterangan wakil ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers dikantornya, Jum’at (8/6) dini hari menjelaskan bahwa, bupati Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Tulungagung bersamaan dengan tertangkapnya Wali Kota Blitar.

Namun dapat kita amati bersama bahwa tidak ada gerakan apapun pasca ditetapkannya Bupati Tulungagung sebagai tersangka dan minim nya dukungan elemen masyarakat Tulungagung terhadap kinerja KPK dalam rangka membasmi korupsi. Mirisnya, selain minimnya semangat masyarakat dalam pembasmian tindak pidana korupsi, banyak aktivis-aktivis anti korupsi yang dikriminalisasi. Banyak aktivis anti korupsi yang di bungkam, dikriminalisasi dengan berbagai macam tuduhan seperti tuduhan pencemaran nama baik sampai tuduhan pelanggaran UU ITE.

Aparat Penegak Hukum pun seolah ikut andil dalam diskriminasi ini. Seperti lambanya pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan seorang aktivis anti korupsi. Namun berbeda penanganan terhadap aktivis karupsi yang dilaporkan dengan berbagai tuduhan, Aparat Penegak Hukum seolah sangat sigap dan cepat menjadikan ‘tersangka’. Seperti contoh yang menimpa Trijianto seorang aktivis anti korupsi Blitar yang ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan pelanggaran UU ITE dalam waktu kurang dari satu bulan.

Kami dari GAYATRI ( Gerakan Rakyat Anti Korupsi) dan seluruh elemen masyarakat pegiat anti korupsi mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh KPK dalam menangani kasus korupsi di Tulungagung.

Berpijak dari uraian diatas, kami GAYATRI ( GERAKAN RAKYAT ANTIKORUPSI) mendesak dan menuntut :
1. Meminta kepada Presiden untuk mengusut tuntas siapa pelaku penyiraman Novel Baswedan
2. KPK untuk terus membongkar dugaan dugaan korupsi di Tulungagung
3. Lindungi aktivis antikorupsi dari segala bentuk kriminalisasi
4. Tegakan supremasi hukum
5. Wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, demokratis dan berwatak kerakyatan

Tulungagung, 11 Desember 2018
Atiqoh Rahma
” Mari bersatu melawan korupsi, karena melawan korupsi butuh NYALI …!!!!! ” (*)

Artikel ini telah dibaca 145 kali

Baca Lainnya
loading…