Rabu, 17 Oktober 2018 - 00:44 WIB

Di Blitar Yasin, Mantan Wakil Ketua KPK Beberkan Proses Pemanggilan

Blitar – Kasus surat pemanggilan palsu oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Blitar Rijanto dan seorang staf Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar, mendapat tanggapan mantan Wakil Ketua Komisi KPK, Muhammad Yasin, MM Usai pemaparan saresehan yang digelar pada hari Selasa (16/10) di Pendopo Ronggo Hadinegoro

Usai acara, Yasin menuturkan bahwa proses standarisasi pemanggilan penyidik KPK berdasarkan adanya 2 alat bukti permulaan yang cukup dari hasil team penyidik dalam penyelidikan, lalu statusnya di naikan menjadi penyidikan.

Akan tetapi, sebelumnya di serahkan dulu ke Pimpinan KPK sesuai yang telah di atur pada Pasal 2 Undang – Undang No. 30 Tahun 2002, sehingga pimpinan memerintahkan kepada team penyidik untuk proses tahapan penyelidikan. disini nantinya surat pemanggilan penyidikan sudah ada Aprebiasi atau Aproname yang namanya itu.

Foto : Muhamad Yasin,MM mantan Wakil Ketua KPK

” ini berbeda dengan yang lain akan tetapi pengaturan yang lebih spesifik telah di atur pada Pasal 42 sangat jelas seperti itu bunyinya “, terang Yasin.

Selain itu pemanggilan, ” bisa juga berdasarkan hasil laporan masyarakat yang di anggap cukup bukti dan hasil pengembangan suatu kasus dari kasus yang sedang di tangani “, tambahnya.

Menanggapi hasil kinerja KPK di Blitar, Yasin menjelaskan yang sedang terjadi Blitar kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan bagi yang belum sebagai lesson learn dengan cara reformasi birokrasi yang didalamnya ada good governance atau tata kelola pemerintah yang baik yang sudah di buktikan oleh Pemkab Blitar dalam hal ini salah satunya mendapat Opini dari hasil laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi.

” Dalam hal ini harus di jaga dan harus di tambahkan perubahan layanan yang mengarah pada publik, jadi forsugah yang dilakukan oloh KPK, fokus utamanya adalah ” one top services dan one roof services “ jadi layanan publik yang bagus, yang transparan, merupakan goodwin untuk meraih public trust atau kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah setempat “, jlentrehnya.

Terakhir, harapan kedepan diadaka saresehan kali ini, mendapat pemahaman agar nantinya mendorong Bupati agar menjalakan roda Pemerintahan yang bersih tidak ada korupsi, pengadaan barang dan jasa yang transparan dan tidak ada APBN atau APBD yang tersisa setelah tanggal (30/12) cepat di setor ke Kas Negara. ini merupakan prestasi – prestasi yang menunjukan ketaatan hukum terhadap Perundang – Undang.

Artikel ini telah dibaca 160 kali

loading...
Baca Lainnya

Tipu Nasabah, Kakak Beradik Jadi Pesakitan

SURABAYA – Dua bersaudara yaitu Anggraini Puspitasari dan Arieke Iswanti, akhirnya menjadi pesakitan di PN...

21 Oktober 2019, 19:26 WIB

Penyidik Polres Sampang Dilaporkan Ke Propam. Terkait Kasus Penyerangan Dan Pengerusakan Kantor Media

Surabaya – Merasa kecewa dengan kinerja penyidik Reskrim Polres Sampang, akhirnya kepala wilayah media Jawapes...

20 Oktober 2019, 18:16 WIB

Permudah Layanan Paspor , Kantor Imigrasi Buka ULP Di BG Juntion

SURABAYA – Warga Surabaya kini benar benar dimanjakan oleh Imigrasi. Saat ini masyarakat yang akan...

16 Oktober 2019, 15:20 WIB

Maraknya Judi Stasiun Wonokromo, KAI Berjanji Akan Lakukan Gebrakan Selama 1 Bulan

Surabaya – Stasiun Wonokromo nampaknya menjadi surga para pejudi dan pelaku prostitusi kelas teri. Setiap...

15 Oktober 2019, 07:57 WIB

Simpan Sabu Pemuda Donowati Dituntut 6 Tahun Penjara

SURABAYA – Eko Siswanto alias Ajis (35) terdakwa narkoba asal Donowati,IV Surabaya akhirnya dituntut 6...

15 Oktober 2019, 00:37 WIB

Simpan Narkoba Di Dalam Bra, Gadis Asal Lamongan Jadi Terdakwa, Diancam 12 Tahun Penjara

SURABAYA – Hanya karena menyimpan sabu sabuvfalam bra gadis mungil asal Lamongan Novita Yulia Ningsih...

15 Oktober 2019, 00:18 WIB

loading...