Minggu, 23 September 2018 - 06:54 WIB

Di Tuduh Tidak Memenuhi Spek, Deputi Pelaksana PT Karya Bisa Mengelak. Ini Alasanya

Blitar – Pembangunan RSUD Srengat di kabupaten Blitar, yang di kerjakan oleh PT Karya Bisa dengan anggaran kurang lebih 140 M, akhir – akhir ini di dalam pelaksanaan banyak menerima sorotan berbagai pihak. baik dari kalangan yang menamakan dirinya Lembaga Pengawas Indenpendent, maupun LSM.

Sebut saja UMN (50), dia mengaku dari kalangan independent yang ditugaskan khusus untuk memantau jalanya pelaksanaan pembangunan tersebut. menurutnya proses pelaksanaanya mulai awal tidak memperhatikan kaidah – kaidah pada Desain Rencana Kerja Sementara ( RKS ), dimana untuk urukan yang di gunakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan legalitas material yang di dapat.

Foto : material urukan yang dipersoalkan oleh Lembaga Pengawas Independen ( LPI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Gerakan Anti Korupsi Indonesia ( GAKI )

” kami selaku pengawas independent sudah pernah memberhentikan dan sempat berhenti, terkait saran kami bahwasanya di dalam pelaksanaan terdapat kesalahan yang perlu di koordinasikan dengan pihak – pihak yang terkait dan sekarang kami juga tidak tahu sebabnya mengapa ini berjalan lagi, padahal material yang di gunakan tetap sama ” tuturnya.

lebih lanjut, tuduhan yang di lontarkan oleh UMN di bantah kerqs oleh Surya, selaku Deputi pelaksana PT Karya Bisa, saat di lokasi pekerjaan. Sabtu (22/9/18)

” apa yang kita laksanakan sudah sesuai dengan desain RKS, adapun tuduhan terkait perijinan material yang ilegal, pihak suplayer berjanji akan memberikan keterangan terkait itu “, jelasnya.

Masih hal yang sama, di ungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) ” dari hasil keteranga – keterangann yang kita himpun dilapangan, berbading balik apa yang ada sekarang ini. misalnya…tentang perijinan material urukan ,di mana urukan termasuk katagori galian C dan jika teknis penggalianya di lakukan dengan alat berat (bego) maka harus adanya Ijin Usaha Tambang (IUP) “, kata Anton Ketua GAKI Jawa Timur. Jum’at (21/9/28) di kediamanya

Dia juga berpendapat, ” setidaknya sebelum dilakukan pengiriman dilakukan cek lokasi, bersama – sama dengan konsultan pengawas untuk mengetahui apakah nantinya barang yang akan di kirim sesuai (spesifikasi) apa tidak “, tutupnya.

Dari keterangan – keterangan yang di dapat, deliknews melakukan investigasi dan hasilnya memang benar. lokasi tempat penambangan hanya berstatus ijin lingkungan dan itu di sinyalir adanya pembekapan oleh seseorang yang dianggap mampu mempuyai ling ke atas, yang mana proses penggalian itu sangat leluasa adanya.

Artikel ini telah dibaca 104 kali

loading...
Baca Lainnya

Tipu Nasabah, Kakak Beradik Jadi Pesakitan

SURABAYA – Dua bersaudara yaitu Anggraini Puspitasari dan Arieke Iswanti, akhirnya menjadi pesakitan di PN...

21 Oktober 2019, 19:26 WIB

Penyidik Polres Sampang Dilaporkan Ke Propam. Terkait Kasus Penyerangan Dan Pengerusakan Kantor Media

Surabaya – Merasa kecewa dengan kinerja penyidik Reskrim Polres Sampang, akhirnya kepala wilayah media Jawapes...

20 Oktober 2019, 18:16 WIB

Permudah Layanan Paspor , Kantor Imigrasi Buka ULP Di BG Juntion

SURABAYA – Warga Surabaya kini benar benar dimanjakan oleh Imigrasi. Saat ini masyarakat yang akan...

16 Oktober 2019, 15:20 WIB

Maraknya Judi Stasiun Wonokromo, KAI Berjanji Akan Lakukan Gebrakan Selama 1 Bulan

Surabaya – Stasiun Wonokromo nampaknya menjadi surga para pejudi dan pelaku prostitusi kelas teri. Setiap...

15 Oktober 2019, 07:57 WIB

Simpan Sabu Pemuda Donowati Dituntut 6 Tahun Penjara

SURABAYA – Eko Siswanto alias Ajis (35) terdakwa narkoba asal Donowati,IV Surabaya akhirnya dituntut 6...

15 Oktober 2019, 00:37 WIB

Simpan Narkoba Di Dalam Bra, Gadis Asal Lamongan Jadi Terdakwa, Diancam 12 Tahun Penjara

SURABAYA – Hanya karena menyimpan sabu sabuvfalam bra gadis mungil asal Lamongan Novita Yulia Ningsih...

15 Oktober 2019, 00:18 WIB

loading...