Kamis, 16 Agustus 2018 - 09:43 WIB

Sudah Rujuk, Ganti Rugi Tanah Warga Akibat Dampak Proyek Normalisasi Sungai Bogel

Blitar – Akan segera direalisasikan ganti rugi lahan akibat proyek normalisasi sungai bogel, Pokmas Sutojayan gelar dengar pendapat bersama Komisi 1, team fasilitasi Pemkab Blitar, PJT 1 Jegu dan Muspika Sutojayan, Rabo (15/8) pagi WIB, di kantor DPRD Kabupaten Blitar.

Dalam dengar pendapat kali ini, Pokmas mewakili dari korban untuk meminta informasi terkait, satu, bahwa nantinya untuk ganti rugi tanah sebesar berapa, dua, dilibatkanya Pokmas untuk menjadi bagian dari team fasilitasi, tiga, pemindahan makam umum yang terdampak menjadi area proyek, meminta supaya dipindahkan secara adat.

Selain itu, Drs. Kariono selaku Ketua Pokmas juga menyampaikan kepada team fasilitasi untuk tidak mempersulit ganti rugi tanah yang terdampak dengan melihat dasar hukum kepemilikan, dimana meraka saat ini hanya mengantongi Letter C atau Petok saja. Dan juga meminta kepada Komisi 1 untuk mefasilitasi kepada BPN untuk mendapat sertifikat secara PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap )

“ perlu di ketahui kepada team fasilitasi untuk tidak mempersulit masalah kepemilikan tanah, dimana sudah bertahun – tahun bahkan sejak dahulu mereka hanya memiliki surat kepemilikan berupa Petok atau Leter C saja “, ungkap kariono.

Menanggapai hal yang disampaikan oleh Pokmas dalam dengar pendapat ini, Endar Suparno selaku Ketua Komisi 1 mengatakan

“ ganti rugi tanah yang terdampak nanti tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tepapi berdasarkan Apprasial (red. Lembaga yang menilai penafsiaran angka kewajaran) dan hal ini sudah di anggarkan pada PAK 2018, namun besaran angggaran belum bisa kami sampaikan “, jawab endar.

Selain itu tentang masalah usulan Pokmas terkait PTSL, “ pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPN Blitar, dimana Kabupaten Blitar mendapat jatah program itu sebanyak 48 ribu bidang yang telah di siapkan “ jelasnya.

Terakhir, dengar pendapat kali ini tidak adanya intruksi – intruksi akibat jawaban kurang puas dari pihak penjawab, sehingga Asisten 1 akhmad Husain mewakili team fasilitasi meminta kepada pihak Perusahaan Jasa Tirta 1 (PJT) untuk segera melakukan pemetaan tanah wilyahnya, yang nantinya akan sebagai dasar mana tanah milik PJT dan mana tanah milik warga.

Artikel ini telah dibaca 48 kali

loading...
Baca Lainnya

Tekan Angka Kecelakaan, KAI Daop 8 Surabaya Sosialisasikan Keselamatan Perlintasan Kereta Api

Surabaya – Untuk menekan dan mengurangi angka kecelakaan di perlintasan yang masih sering terjadi setiap...

17 September 2019, 21:22 WIB

Sidang UU ITE Terkait Tudingan Korupsi Pegawai PT PELNI, Keterangan Saksi Memberatkan Terdakwa

SURABAYA – Sidang kasus vlog yang berisi kecaman terhadap pegawai PT.PELNI kembali digelar. Terdakwa Marita...

17 September 2019, 18:48 WIB

Pemkot Blitar Launching Uji Kir Berbasis IT

Blitar.deliknews – Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Perhubungan Kota Blitar melaunching layanan uji kendaraan bermotor...

17 September 2019, 13:48 WIB

Kabupaten Blitar Raih Penghargaan WTN 2019, Wabup Marhaenis Tingkatkan Kinerja

Blitar.deliknews – Pemerintah Kabupaten Blitar meraih penghargaan piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Gubenur Jawa...

17 September 2019, 13:05 WIB

Pokmaswas Tuban Mengukuhkan Pokdarwis “Bhakti Mandiri” 

  Tuban – Malam 15 Suro di pantai Dwi Pakai BH Glondonggede Pokmaswas kabupaten Tuban...

16 September 2019, 21:05 WIB

Karnaval SCTV, Bupati Blitar Sapa Pedagang Asongan Dan Gerobak

Blitar.deliknews – Karnaval SCTV yang digelar mulai Sabtu (14/9’2019) – Minggu (15/9/2019) banyak menyedot perhatian...

15 September 2019, 23:55 WIB

loading...